CIAMIS, CHANEL7.ID – Salah satu pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Ciamis H Soekiman, merasa berterima kasih dengan adanya perhatian terhadap lembaga PMI saat ini, mau itu dari organ masyarakat ataupun Pemerintah Daerah (Pemda).
“Atas nama pengurus Palang Merah Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah menaruh perhatian kepada PMI. Karena PMI salah satu Organisasi kemanusian yang perlu mendapat perhatian oleh semua, salah satunya dari Pemda” Katanya saat ditemui di kantor PMI senin (3/6/2024).
Read More
Soekiman juga menegaskan, kelembagaan PMI ini harus digaris bawahi paling besar, karena harus steril dari pengaruh -pengaruh unsur manapun, baik itu politik ataupun Rasi, karena kata Dia, PMI didirikan untuk membantu masyarakat, dan tidak memandang latar belakang baik itu sosial, Politik, Ekonomi dan Suku bangsa karena semuanya harus menjadi perhatian PMI.
“Kami sangat berterima kasih karena PMI saat ini menjadi perhatian,karena baru kali PMI menjadi perhatian.Dari dulu PMI ada,tetapi tidak ada perhatian seperti ini.jadi ketika butuh PMI itu disaat ada perlu,dan itu sudah menjadi kewajaran” Paparnya.
- Advertisement -
Sokieman juga menegaskan, terkait kepengurusan yang sekarang memang benar sudah habis masa jabatan sampai bulan Juni tahun 2024, tetapi bukan pengurus karteker ataupun Plt, melainkan sudah Depinitif, karena semenjak habis kepengurusan yang lama pada tahun 2023,ketika akan melakukan Muskab,ada beberapa pertimbangan dari PMI Pusat.
“Bukan karteker, ataupun pengurus sementara,tetapi pengurus definitif, apa dasarnya?dasarnya dari surat perpanjangan yang ditujukan langsung dari PMI pusat, kenapa di perpanjang, itu yang menjadi permasalahanya.
Karena waktu itu pada tahun 2023 pada bulan Agustus kalau tidak salah,adalah tahunnya politik, sehingga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan lain, namun isi dalam surat perpanjangan tersebut harus segera di persiapan untuk melakukan Muskab”tegas Soekiman
Masih kata dia, untuk pemilihan calon ketua yang baru, yang mempunyai hak suara ada tingkat Kecamatan dan Ranting, sehingga pihak bersama pengurus yang lain, melakukan verifikasi sampai ketingkat ranting.
“Pertama adalah ketua ranting atau ketua PMI Kecamatan ditambah dengan unsur-unsur yang lain seperti Kabupaten dan Propinsi, setelah itu kami memverifikasi, apakah ketua Kecamatan masih mempunyai hak suara untuk sekarang ini? Setelah di verifikasi ternyata yang memegang SK PMI yang berdasarkan pengangkatan pertama itu, hampir seluruhnya sudah tidak sesuai, “jelasnya
- Advertisement -
Soekiman juga menjelaskan, para ketua kecamatan yang ada saat ini tidak ex officio.
“Seandainya yang tadinya ketua di Kecamatan A tersebut, namun sekarang sudah di Kecamatan Z. Sebetulnya ini juga sambil meluruskan,karena waktu dulu untuk mempermudah,tetapi karena ada mekanisme sendiri,yang mengharuskan memilih calon ketua PMI di Kecamatan tugasnya di Kecamatan itu”ucap Soekiman.
Terkait adanya ramai dimasyarakat sampai terdengar ke Pemda,dengan adanya kabar surat pembekuan pengurus kecamatan atau ranting PMI.Dia menegaskan,hanya miss understanding antara para pengurus Kabupaten dengan Kecamatan atau ranting.Tetapi Pihak PMI sudah melayangkan surat ke Pemda untuk Audensi terkait permasalah tersebut
- Advertisement -
“Itu hanya miss understanding, dan kita sudah memanggil semua pengurus kecamatan ataupun ranting, dan kami sebagai kelembagaan PMI, sudah melayangkan surat ke Pemda untuk minta auden, namun sampai saat ini belum ada surat balasan karena PMI ada lembaga Nasional.”pungkasnya.
Terakhir Soekiman berpesan, untuk ingin mencalonkan ketua PMI, siapapun dibolehkan saja, asal mempunyai jiwa sosial dan harus mengikuti mekanisme yang ada, karena PMI adalah organisasi kemanusian
“PMI sebetulnya adalah lembaga Vertikal diangkat dan diberhentikan itu oleh Propinsi dan ketika siapapun pengurus yang masuk di kepengurusan PMI ketika akan mencalonkan baik itu di Pileg/Pilkada harus mengambil cuti, jangan sampai nantinya terkesan membawa nama.
®Pepi Irwan
About Author
