SURAKARTA, CHANEL7.ID
Wali Kota Surakarta Respati Ardianto bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka lokakarya keprotokolan yang digelar APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) di Hotel Swiss-Belinn Surakarta. Forum ini menjadi ruang diskusi tentang bagaimana pemerintah daerah merancang dan menyelenggarakan kegiatan yang tidak sekadar seremoni, melainkan memberi manfaat nyata, membangun kepercayaan publik, dan meninggalkan jejak yang terukur bagi masyarakat (03/09/2026).
Dalam keynote speech-nya, Bima Arya menekankan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik harus memiliki tujuan jelas, sasaran terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga. “Setiap detik itu adalah momentum untuk memberikan inspirasi dan berdampak,” ujarnya. Menurut Bima, perencanaan detail, mulai dari konsep, target peserta, waktu pelaksanaan, tata ruang, pengisi acara, hingga strategi publikasi harus dirancang secara matang agar event mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
Read More
Bima mengingatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tidak boleh hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif. “Kegiatan pemerintah harus memiliki goal atau sasaran yang jelas sehingga penggunaan anggaran rakyat dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Ia juga mendorong prinsip low budget, high impact, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghasilkan acara monoton. Kreativitas dan kemampuan membaca situasi justru menjadi kunci untuk menciptakan kegiatan yang berdaya guna tinggi. “Budget itu relatif, tetapi berkualitas itu absolut,” katanya.
Pengalaman memimpin Kota Bogor menjadi contoh konkret yang dibagikan Bima. Ia menyebutkan pengemasan Musrenbang yang dikemas dengan format town hall meeting memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan, serta membuka informasi perencanaan anggaran kepada publik. Pendekatan ini, menurutnya, bukan sekadar inovasi format, melainkan upaya membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan dan partisipasi. Kepercayaan, kata Bima, tumbuh bukan hanya dari kebijakan besar, tetapi juga dari cara pemerintah menjalankan setiap kegiatan secara profesional dan bertanggung jawab.
- Advertisement -
Bima juga mengajak pemerintah daerah berpikir out of the box dalam memilih lokasi dan konsep acara. Ia mencontohkan kegiatan yang digelar di lokasi tidak biasa, seperti di bawah jembatan atau di atas kapal, untuk menyampaikan pesan tertentu tanpa harus mengeluarkan biaya besar. “Out of the box belum berbanding lurus dengan biaya,” ujarnya. Selain itu, pemilihan momentum menjadi faktor penentu keberhasilan event. Contoh APEKSI di Bali pada masa pandemi yang dirancang untuk memberi pesan bahwa aktivitas masyarakat dan ekonomi mulai bergerak kembali, sekaligus mendukung pelaku UMKM, menunjukkan bagaimana event dapat memberi dampak psikologis dan ekonomi.
Aspek keprotokolan mendapat sorotan khusus. Bima menegaskan bahwa protokol memiliki posisi strategis sebagai wajah kepala daerah. Tugas protokol bukan sekadar mengatur tempat duduk atau susunan acara, protokol harus berfungsi sebagai warning system yang berani mengingatkan pimpinan bila ada persoalan waktu, tata acara, atau pelayanan tamu. Ia mencontohkan pentingnya ketepatan waktu dalam event olahraga seperti lomba lari, di mana keterlambatan flag off dapat mengganggu keseluruhan rangkaian acara. “Protokol harus tegas dan humanis,” kata Bima.
Pelayanan tamu dan peran liaison officer (LO) juga menjadi perhatian. Bima menekankan bahwa tamu kepala daerah harus mendapatkan pelayanan yang baik sejak kedatangan, termasuk penyambutan, penginapan, kebutuhan pribadi, hingga pendampingan kegiatan. Seorang LO idealnya memahami latar belakang dan kebiasaan tamu sehingga pelayanan menjadi personal dan profesional. Selain itu, aspek visual atau optik acara, tata letak podium, panggung, layar, pencahayaan, hingga posisi kamera menentukan bagaimana kegiatan terlihat saat dipublikasikan melalui foto dan video. “Optik itu penting,” ujarnya.
Wali Kota Surakarta Respati Ardianto menyambut baik lokakarya tersebut dan turut menegaskan pentingnya profesionalisme serta integritas dalam tugas keprotokolan. “Protokol ini menjadi wajahnya kepala daerah,” kata Respati. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menjelaskan kontribusi dan dukungan yang diberikan terhadap setiap event agar masyarakat memahami bahwa penyelenggaraan kegiatan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Komunikasi publik, menurut Respati, menjadi bagian penting untuk menyampaikan manfaat dan dampak kegiatan kepada warga yang kini semakin kritis dan memiliki akses informasi luas.
Respati juga memperkenalkan arah pengembangan Kota Surakarta menuju konsep 2030 Wellness City, yang menggabungkan pengalaman kuliner, wisata belanja, dan konsep Jawa Wellness sebagai daya tarik baru bagi wisatawan dan tamu pemerintahan. Ia mengajak peserta untuk merasakan langsung konsep tersebut sebagai bagian dari upaya membangun citra kota yang ramah, sehat, dan berkelanjutan.
- Advertisement -
Lokakarya APEKSI di Surakarta dihadiri berbagai pihak, termasuk jajaran APEKSI, kepala bagian protokol provinsi, serta narasumber dan peserta dari berbagai daerah. Forum ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah event pemerintahan bukan hanya soal terlaksananya acara, melainkan sejauh mana kegiatan tersebut mampu menginspirasi, membangun kepercayaan publik, dan menghasilkan dampak terukur bagi masyarakat. Sebagai penutup, Wali Kota Respati bersama Wamendagri Bima Arya dan peserta melakukan foto bersama, menandai komitmen bersama untuk menjadikan keprotokolan sebagai bagian strategis dalam membangun citra dan pelayanan publik.
@ Pitut Saputra
About Author
