SURAKARTA, CHANEL7.ID – Aksi damai yang digelar Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya di kawasan Gladak, Surakarta, bukan sekadar unjuk rasa biasa. Adegan teatrikal yang menampilkan seekor ayam “memakan” sertifikat tanah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) menjadi simbol kuat dari tekanan ekonomi yang kini menimpa peternak kecil. Simbolisme itu dipilih sebagai metafora untuk menggambarkan betapa beratnya beban biaya pakan hingga memaksa peternak mengorbankan aset pribadi demi mempertahankan usaha mereka (05/08/2026).
Penanggung jawab aksi, Krishandrika Imanuel Raharjo, menjelaskan bahwa aksi tersebut lahir dari keputusasaan kolektif. Menurut Kris, banyak peternak di Solo Raya yang sudah melakukan berbagai upaya efisiensi, namun kenaikan harga pakan tetap melampaui kemampuan mereka. “Kami sudah mencoba menekan biaya, mencari alternatif pakan, bahkan menunda investasi. Namun ketika harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp 6.800–Rp 7.000 per kilogram sementara harga acuan pemerintah Rp 5.500, ruang gerak kami semakin sempit,” ujarnya.
Kris juga menyoroti kebijakan impor yang dibatasi dan mekanisme impor tunggal melalui BUMN tertentu, yang menurut peternak justru memperburuk situasi. Ia menilai kebijakan tersebut berkontribusi pada kenaikan harga pakan sekitar Rp 2.000 per kilogram dalam enam bulan terakhir. Dampak kenaikan tidak hanya terasa pada jagung, tetapi juga pada bungkil kedelai, suplemen pakan, dan komponen lain yang menyusun struktur biaya peternakan.
Pakan selama ini menyumbang porsi terbesar dalam biaya produksi peternakan rakyat. Ketika harga pakan melonjak, margin keuntungan peternak kecil langsung tergerus bahkan berubah menjadi negatif. Kondisi ini memaksa sebagian peternak mengambil keputusan sulit, menjual tanah, menggadaikan kendaraan, mengurangi jumlah ternak, atau menutup usaha yang diwariskan turun-temurun. Beberapa keluarga bahkan menghadapi ancaman putus sekolah bagi anak-anak mereka karena pendapatan keluarga yang menurun drastis.
- Advertisement -
Dalam aksi di Gladak, para peternak juga membagikan 50 ekor ayam petelur sebagai bentuk protes simbolis. Kris menjelaskan, pembagian itu bukan sekadar aksi dramatis, melainkan cerminan realitas, ketika peternak menjual ayam untuk menutup biaya pakan, mereka sebenarnya sedang menjual masa depan usaha. “Peternak kalau mau jual ayamnya karena sudah nggak bisa ngasih makan juga rugi. Jadi mau maju kena, mundur juga kena, makanya dibagikan saja,” kata Kris.
Peternakan rakyat memiliki peran strategis dalam penyediaan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat. Kehilangan peternak kecil berpotensi mengurangi keberagaman pelaku usaha, menurunkan pasokan lokal, dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di pasar. Peralihan produksi ke skala industri besar mungkin menyelesaikan masalah efisiensi biaya, tetapi berisiko mengikis kemandirian pangan, mengurangi kesempatan kerja di tingkat desa, dan menghilangkan praktik-praktik kearifan lokal yang selama ini menopang ketahanan pangan.
Pemerintah sejauh ini memang telah menyalurkan bantuan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, menurut para peternak, intervensi tersebut belum terasa efektif di tingkat lapangan. Kris menilai bantuan yang ada belum menyasar komponen biaya yang paling memberatkan peternak kecil, serta belum mampu menurunkan harga pakan secara signifikan. Ia menuntut agar implementasi kebijakan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran, termasuk mekanisme subsidi atau insentif yang langsung menyentuh peternak rakyat.
Selain tuntutan kebijakan, peternak juga meminta adanya kemudahan akses bahan baku pakan alternatif, dukungan riset untuk pakan lokal yang lebih murah dan bergizi, serta program pembiayaan mikro yang tidak memberatkan. Dukungan pelatihan manajemen usaha dan akses pasar juga dianggap penting agar para peternak dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tanpa harus mengorbankan aset keluarga.
Aksi di Gladak menjadi peringatan keras bahwa tanpa intervensi cepat dan terarah, banyak keluarga peternak akan kehilangan mata pencaharian. Kris menegaskan bahwa suara peternak kecil harus diakomodasi dalam perumusan kebijakan publik, bukan hanya sebagai objek bantuan sementara. “Menjaga keberlangsungan peternakan rakyat berarti menjaga ketahanan pangan, menjaga lapangan kerja, dan mempertahankan kearifan lokal,” ujarnya.
- Advertisement -
Respons dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain menjadi penentu apakah tekanan ini akan mereda atau justru memicu gelombang penutupan usaha peternakan rakyat. Solusi yang diharapkan peternak mencakup peninjauan kebijakan impor, percepatan distribusi bantuan, subsidi pakan yang tepat sasaran, serta dukungan untuk pengembangan pakan lokal. Tanpa langkah-langkah tersebut, simbol ayam yang “memakan” sertifikat tanah dan BPKB bisa berubah menjadi kenyataan pahit bagi banyak keluarga.
Aksi damai di Gladak bukan sekadar protes, ia adalah seruan agar kebijakan pangan dan pertanian lebih berpihak pada pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan pangan lokal. Jika suara mereka diabaikan, bukan hanya usaha yang hilang, tetapi juga nilai-nilai sosial dan ekonomi yang menopang komunitas pedesaan akan terkikis. Kini, harapan peternak sederhana, kebijakan yang adil, bantuan yang efektif, dan ruang hidup yang cukup untuk terus memberi makan negeri.
@ Pitut Saputra

