SURAKARTA, CHANEL7.ID – Aksi solidaritas ratusan pengemudi ojek online di Surakarta hari ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Berpusat di depan Markas Brimob Batalyon C Pelopor dan menjalar hingga jalur utama Stadion Manahan, lautan jaket hijau, orange, biru, kuning, dan lainnya membuktikan satu hal, persatuan kemanusiaan melampaui batas aplikasi dan asosiasi. Di antara sorak dukungan dan teriakan tuntutan, satu suara menggaung lantang, Marjoko dari Delanggu Free Rider (DFR) salah seorang peserta aksi menyuarakan opininya menggugat akar masalah penanganan demonstrasi dan kehandalan pucuk pimpinan Polri (29/08/2025).
Insiden Baracuda di Pejompongan, Jakarta, pada 29 Agustus 2025 yang telah menghilangkan satu pengemudi ojol. Kematian itu memantik duka sekaligus kemarahan komunitas driver di seluruh nusantara. Dalam hitungan jam, komunitas eks-Karesidenan Surakarta, mencakup Subosukowonosraten, mengajak rekannya untuk turun menuntut keadilan. Aksi spontan ini lahir tanpa koordinasi panjang, hanya semangat solidaritas yang dibarengi kecaman keras terhadap kegagalan aparat meredam kerusuhan dengan humanis.
Read More
Tri Prasongko Sule, tampil sebagai salah satu peserta aksi yang vokal. Menurutnya, “Seruan agar Kapolri dicopot bergaung kencang, karena mereka menilai bahwa anggaran untuk seragam dan senjata aparat berasal dari pajak rakyat kecil, sehingga seharusnya aparat bertindak melindungi, bukan justru malah menindas rakyat.” Pernyataan ini menuai sorak dukungan massa dan menjadi titik fokus tuntutan selain hukuman bagi pelaku insiden Baracuda dan evaluasi internal kepolisian.
Massa aksi secara umum menyuarakan tiga pilar tuntutan utama :
1. Hukuman setimpal bagi pelaku insiden Baracuda
2. Evaluasi dan sanksi bagi jajaran pengamanan yang gagal mengantisipasi kerusuhan
3. Pencopotan Kapolri atas kelalaian dalam menjaga keselamatan warga
Bagi Tri Sule, poin ketiga bukan semata psikologis. Ini soal akuntabilitas tertinggi institusi yang bertugas melindungi. Ia menegaskan, pejabat publik yang gagal menjaga nyawa warga tak cukup hanya diberikan teguran, mereka harus bernasib sama dengan pelaku di lapangan.
Tri Sule menegaskan bahwa meski atribut, bendera, dan aplikasi berbeda-beda, massa aksi turun bukan atas nama kelompok semata. “Kami datang demi solidaritas dan bendera kemanusiaan. Atribut komunitas kami tinggalkan di kantong jaket,” ujarnya. Penegasan ini merefleksikan perubahan paradigma protes, bukan lagi identitas digital yang mendominasi, melainkan kesadaran kolektif atas hak setiap manusia untuk hidup aman.
Sejak siang, jalan Adi Sucipto disterilisasi dan lalu lintas dialihkan untuk menghindari kemacetan panjang. Sekitar pukul 15.00 WIB, situasi sempat memanas saat aparat menembakkan gas air mata. Remaja berseragam putih-abu yang penasaran ikut terjebak, dalam luaran massa hingga pagar besi markas Brimob Surakarta jebol. Lempar-lemparan botol dan batu memicu awan gas airmata makin pekat. Namun, Tri Sule memastikan dialog tetap terbuka “Kami siap berdiri di garis dialog, asalkan tuntutan kami didengar.” ujarnya
Di tengah riuh kerumunan, beberapa tokoh komunitas ojol berunding dengan pihak keamanan. Dan turut serta dalam mediasi informal. Mereka menegaskan, “Unjuk rasa ini bukan tujuan akhir. Kami menjunjung tinggi unjuk rasa damai, tapi juga menolak ditekan.” Negosiasi terpisah itu sempat berhasil meredam bentrokan fisik dan membuka akses dialog antara pengemudi ojol dengan jajarannya di lapangan.
Menurut Tri Prasongko Sule, insiden kemarin menggarisbawahi fasilitas koordinasi keamanan massa di Indonesia. Protokol komunikasi antara massa dan aparat harus lebih transparan. Penggunaan alat kendali massa semestinya proporsional dan diiringi jalur dialog resmi. Tanpa itu, potensi provokasi makin tinggi, seperti yang sempat terjadi di Surakarta. “Keselamatan warga bukan sekadar slogan di rapat, tapi harus tertuang dalam tata kelola pengamanan,” tandasnya.
Lebih jauh, Tri Prasongko Sule mengingatkan bahwa aspirasi mereka lahir dari kepedulian pekerja mikro. Senada dengan ungkapan Aris dari Maksindo Kartasura, mereka menuntut agar kebijakan pengambilan keputusan melibatkan suara akar rumput. “Kita semua manusia yang berhak dihargai, bukan direpresi,” tambah Aris. Ini bukan semata tuntutan politik, melainkan panggilan moral bagi pemangku kebijakan untuk menyentuh realitas lapangan.
Aksi solidaritas ojol di Surakarta menandai babak baru dalam tradisi perlawanan berbasis solidaritas digital. “Bentuk advokasi semacam ini akan menjadi tonggak perubahan. Kita bergerak cepat, tapi tetap terstruktur.” Ia menaruh harapan besar agar transformasi digital ini diiringi perbaikan sistemik dalam penanganan keamanan publik.
Marjoko menambahkan dengan optimisme, keadilan bisa ditegakkan tanpa diskriminasi, dan reformasi penanganan massa harus dimulai dari apresiasi nilai kemanusiaan. Aksi hari ini masih berlangsung menjelang sore, meski sebagian massa sudah meninggalkan lokasi akibat gas air mata. Namun suara Tri Sule dan ratusan jaket berwarna tak lekang begitu saja. Ini adalah panggilan bagi aparat dan pemerintah, bahwa betapapun kuatnya tekanan, persatuan dan kepedulian sesama akan lebih kuat daripada ketakutan.
®Pitut Saputra
About Author
