CIREBON, CHANEL7.ID – Pendapatan Asli Desa (PADesa) semestinya menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, terindikasi penyimpangan dalam pengelolaan PADesa yang bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) khususnya tanah bengkok semakin menguat adanya pelanggaran serius dan patut diduga telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga kini.
Berdasarkan ketentuan regulatif, minimal 70% dari PADesa hasil pemanfaatan TKD harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Sementara itu, maksimal 30% dapat digunakan untuk tunjangan insentif tambahan aparatur desa, itupun dengan syarat tercatat dalam APBDes dan disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan dijadikan Perdes dan Perwu.
Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan pola pengelolaan menyimpang. Oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Setu Kulon patut diduga terlibat lingkaran aktor dalam praktik monopoli dan dugaan pembiaran penyalahgunaan TKD sejak 2015. Hasil pendapatan bengkok yang sejatinya milik masyarakat mutlak 70%, justru berubah menjadi “ perebutan” untuk menambah tunjangan insentif tambahan aparatur desa dengan pembagian yang ugal-ugalan dan tidak beraturan, bahkan dugaan tersebut hingga 100% bersumber dari bengkok digasak oknum aparatur desa dengan cara di bagi-bagi tanpa beraturan sehingga tanpa menyisakan hak untuk masyarakat menikmati bengkok melalui program-program sebagaimana mestinya menerima 70% setiap tahunnya.
Bengkok Jadi Rebutan, Rakyat Jadi Korban:
Bukan rahasia lagi di tengah masyarakat Setu Kulon bahwa tanah bengkok kini menjadi ajang rebutan tunjangan oleh para aparatur desa. Fungsi sosial TKD lumpuh, karena tidak lagi diarahkan untuk kebutuhan publik. Warga tidak pernah merasakan manfaat nyata dari PADesa, bahkan tidak mengetahui secara transparan berapa hasil sewa atau garapan dari tanah bengkok desa mereka.
Ironisnya, pengelolaan ini terus terjadi tanpa kontrol dan pertanggungjawaban terbuka, sehingga diduga kuat ada praktik abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang) dan kemungkinan terjadi pelanggaran hukum yang sistematis dan terstruktur sejak adanya dana desa.
Apabila Penggunaan PADesa secara tidak sah dan tidak adil sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika benar 100% hasil bengkok dijadikan tunjangan insentif tambahan aparatur desa, maka bukan hanya melanggar ketentuan batas maksimal 30%, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi sesuai UU No. 20 Tahun 2001.
Lebih dari itu, kondisi ini bisa berpotensi mencerminkan pengkhianatan terhadap asas keadilan sosial dan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Warga tidak hanya kehilangan hak ekonominya, tetapi juga diputus dari akses terhadap informasi dan partisipasi pembangunan sumber daya manusia.
Masyarakat Desa Setu Kulon berhak mendapatkan kejelasan, dan negara memiliki kewajiban menghadirkan keadilan. Pemerintah Kecamatan Weru, DPMD , Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan TKD Setu Kulon, khususnya aliran penggunaan bengkok sejak tahun 2015 hingga saat ini yang patut diduga terindikasi penyalahgunaan yang serius.
Jika terbukti terjadi penyelewengan, maka penerima aliran anggaran yang bersumber dari bengkok harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang tegas dan transparan serta kepastian hukum.
Dugaan skema dan sistematis serta masif terhadap indikasi perampasan hak masyarakat melalui manipulasi PADesa di Setu Kulon yang bersumber dari Tanah Kas Desa khususnya bengkok tidak boleh lagi dibiarkan sehingga berpotensi semakin besar kerugian masyarakat yang tidak menikmati program-program yang bersumber dari PADesa khususnya bengkok sebesar 70% tiap tahunnya.
Dugaan penyalahgunaan tanah bengkok di Desa Setu Kulon merupakan potret gelap pengelolaan keuangan desa yang mesti dibongkar hingga ke akar. Ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal hak dasar masyarakat atas sumber daya bersama. Bila negara ingin hadir, maka inilah saatnya kita menyikapi persoalan yang sudah lama tidak tersentuh hukum.
Selain skandal bengkok, Jurnalis Chanel7.id juga akan mengulas seluruh sumber-sumber yang bisa menjadi PADesa sperti dari TKD dan Bumdes serta pendapatan lainya yang sah.
Mewaspadai Oknum Berkamuflase:
Dalam upaya membongkar dugaan praktik kejahatan terhadap PADesa di Desa Setu Kulon, berbagai rintangan tak dapat dihindari. Salah satu tantangannya diantaranya adalah kehadiran oknum yang secara diam-diam menyusup ke tengah perjuangan masyarakat, berpura-pura peduli, namun sejatinya hanya ingin mengambil keuntungan pribadi.
Mewaspadai oknum ini biasanya mulai menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dengan menggiring opini, tampil sebagai “penyelamat rakyat”, dan menyusup dalam forum-forum diskusi atau investigasi warga. Mereka menggunakan momentum publik bukan untuk memperjuangkan keadilan, melainkan untuk memperluas pengaruh politik jorok atau mencari panggung demi citra personal.
Dengan retorika populis dan gestur seolah-olah berpihak pada masyarakat, mereka menyamarkan ambisinya yang haus pengakuan bak pahlawan kesiangan, datang bukan untuk membela kebenaran, melainkan untuk mencari validasi publik dan memperkeruh proses pengungkapan fakta. Jika tidak diwaspadai, mereka bisa menjadi penghambat dan pembela penghianat rakyat terhadap upaya membongkar dan menindak pelaku penyalahgunaan PADesa yang sesungguhnya.
©Disclaimer: Artikel ini Berdasarkan Informasi yang dihimpun berikut pendapat Penulis.
®Hadiyanto

