SUMUT, CHANEL7.ID – Pelaksanaan proyek pembangunan senilai Rp980 juta di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang dikerjakan oleh CV Delima di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah warga mempertanyakan kualitas pekerjaan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek. Mereka menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diperiksa, terutama terkait metode pemasangan batu, penggunaan material, dan kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi para pekerja.
Berdasarkan pantauan awak media pada dua hari berbeda, pekerjaan pemasangan batu terlihat dilakukan di area aliran air yang masih mengalir. Selain itu, sejumlah pekerja tampak tidak menggunakan APD, seperti helm keselamatan dan sepatu pelindung. Awak media juga tidak melihat keberadaan petugas pengawas K3 di lokasi saat pekerjaan berlangsung.
“APD itu sudah dibayarkan dalam anggaran. Uangnya ada, tetapi kenapa tidak digunakan? Ini jelas perlu dipertanyakan,” ujar seorang warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sejumlah Aspek Teknis Menjadi Sorotan
Dari hasil pengamatan di lapangan, awak media menemukan beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut, di antaranya:
Pekerjaan galian: Pemasangan batu diduga tidak didahului penggalian yang memadai sesuai kebutuhan konstruksi.
Campuran material: Komposisi bahan bangunan dipertanyakan karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Pekerjaan di aliran air: Pemasangan batu dilakukan di tengah aliran air yang masih aktif sehingga dikhawatirkan memengaruhi kekuatan konstruksi.
Keselamatan pekerja: Sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan APD dan tidak tampak petugas pengawas K3 di lokasi saat pekerjaan berlangsung.
Temuan tersebut perlu diverifikasi oleh pihak teknis dan instansi berwenang untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan keselamatan kerja.
Lokasi proyek diketahui berada sekitar 200 meter dari permukiman warga, di kawasan yang relatif terpencil dan berada di pinggir jalan dengan kondisi cukup curam.
Kondisi lokasi tersebut turut menimbulkan kekhawatiran warga terkait kemudahan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.
Upaya Konfirmasi Belum Mendapatkan Penjelasan
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek sejak awal November 2026.
Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi tersebut belum menghasilkan penjelasan substantif mengenai kondisi pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan komunikasi yang dilakukan, pada 9 November, Amit Marihat Bayu menyampaikan sejumlah alasan terkait ketidakhadirannya, mulai dari hari libur dan adanya keluarga yang meninggal dunia hingga kegiatan rapat KPM Nagori.
Pada 12 November, ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diteruskan kepada seseorang bernama Tambunan dan meminta agar awak media menghubungi pihak yang bersangkutan. Saat itu, ia mengaku sedang berada di rumah sakit.
Selanjutnya, pada 14 November, ia menyampaikan masih berada dalam suasana berduka karena besannya meninggal dunia. Sementara pada 16 November, ia kembali menyebut adanya kegiatan desa.
Awak media juga telah berupaya menghubungi Rio yang disebut sebagai ketua pelaksana proyek. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan darinya.
Pihak CV Delima maupun Dinas PUPR terkait juga belum memberikan keterangan resmi mengenai sejumlah temuan dan pertanyaan yang disampaikan awak media.
Warga Minta PUPR Turun Langsung ke Lapangan
Masyarakat berharap Dinas PUPR dan instansi pengawas terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi teknis, kualitas material, metode konstruksi, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Warga juga mempertanyakan fungsi konsultan pengawas yang seharusnya memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan dalam kontrak.
“Uang rakyat harus digunakan dengan benar. Jangan sampai proyek bernilai ratusan juta rupiah hanya bertahan sebentar, kemudian rusak terbawa arus air,” ungkap warga tersebut.
Masyarakat berharap pengawasan terhadap proyek pemerintah dapat dilakukan secara transparan dan profesional. Apabila nantinya ditemukan pelanggaran, warga meminta agar pihak berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Disclaimer:
Berita ini diterbitkan berdasarkan hasil pemantauan awak media dan keterangan warga. Dugaan ketidaksesuaian teknis maupun pelanggaran keselamatan kerja masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi dari instansi berwenang. Redaksi selalu membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi CV Delima, Dinas PUPR, konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
®Joko S

