JAKARTA, CHANEL7.ID – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendorong pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk memperbaiki data umat Hindu hingga meningkatkan alokasi anggaran umat Hindu.
Hal tersebut diungkapkan Ketua PP KMHDI Wayan Darmawan kepada Biro Humas dan Antar Lembaga Chanel7.id, Dewa, seusai gelaran Dialog Kebangsaan di Pura Aditya Jaya Rawamangun Jakarta, pada Minggu, (04/08/2024).
Menurut Darmawan, data umat yang akurat dan alokasi anggaran yang memadai akan mempermudah kerja-kerja pemberdayaan dan kesejahteraan umat Hindu.
Ketua PP KMHDI juga mengatakan saat ini data umat Hindu yang dimiliki instansi pemerintah terkait masih belum akurat. Misalnya soal total jumlah populasi umat Hindu di Indonesia yang masih berbeda antar satu lembaga dengan lembaga lain.
“Data umat yang belum akurat ini tentu akan mempersulit kita melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan umat Hindu. Untuk itu perbaikan data umat Hindu harus segera dicanangkan,” terangnya.
Darmawan mengatakan belum akuratnya data umat Hindu telah menyebabkan masalah turunan seperti kesulitan menentukan jumlah kebutuhan tenaga pendidik agama Hindu di masing-masing daerah.
Menurutnya selama ini kekurangan tenaga pendidik Hindu di daerah luar Bali, disamping diakibatkan oleh minimnya anggaran juga akibat ketidak akuratan data umat Hindu atau peserta didik Hindu di daerah tersebut.
“Jika kita punya data-data tersebut. Tentu akan mudah bagi kita untuk meminta kepada pemerintah daerah untuk diadakan tenaga pendidik Hindu karena jumlah populasi peserta didik Hindu di daerah tersebut cukup banyak,” terangnya.
Disamping itu, tidak akuratnya data umat Hindu juga menyebabkan anggaran yang diterima umat Hindu juga kurang akurat. Hal ini berdampak pada aktivitas pendidikan dan pembinaan umat Hindu yang kemudian belum maksimal.
Menurut Darmawan kedepan jika data umat Hindu akurat, maka umat Hindu melalui Dirjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI lebih mudah meminta tambahan anggaran kepada pemerintah.
Darmawan menjelaskan saat ini alokasi anggaran yang diterima umat Hindu kurang dari Rp 800 milyar. Padahal menurutnya idealnya Dirjen Bimas Hindu mendapatkan Rp 1,6 triliun untuk menjalankan semua programnya, termasuk kerja-kerja pemberdayaan dan kesejahteraan umat.
®Biro Humas & Antar Lembaga : Dewa
About Author
