TANGERANG, CHANEL7.ID – Masyarakat Kabupaten tangerang secara resmi meyampaikan permohonan Koordinasi Dan Supervisi Atas Proses Penyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq. Deputi Koordinasi Dan Supervisi KPK RI.
Surat Permohonan tersebut disampaikan oleh perwakilan kelompok sosial masyarakat kabupaten tangerang dibawah penanggung jawab sdr. Asmudyanto.
”Permohonan Supervisi ke KPK RI Atas Proses Penyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai bentuk nyata partisi masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi, semoga langkah ini diterima oleh KPK agar proses lebih progres dan masyarakat kabupaten tangerang yang dirugikan atas adanya dugaan korupsi tersebut dapat mendapatkan rasa keadilan ASMUDYANTO”
Dalam surat permohonan tersebut disampaikan beberapa alasan dan pertimbangan yang mengharuskan KPK melakukan Koordinasi Dan Supervisi Atas Proses Penyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa antara lain.
- Advertisement -
yang pertama adanya indikasi lambatnya proses penyidikan yang belum menemukan serta menetapkan status tersangka kepada terduga pelaku sehingga dikhawatirkan para terduga pelaku dapat menghilangkan barang bukti atau melarikan diri sehingga penyidik akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan dalam rangka membuat terang benderang kasus tersebut.
Kedua karena mengingat kasus yang ditangini oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang adalah korupsi yang tensinya memiliki resiko tinggi sehingga dikhawatirkan adanya tekanan Relasi kuasa (power relation) yang dapat menganggu konsentrasi penyidik dalam mengungkap kasus tersebut terlebih pada musim politik.
Ketiga karena mengingat kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa Tempus delicti atau waktu terjadinya pada saat negara sedang dilanda bencana nasional Covid-19 dimana pada saat itu masyarakat kabupaten tangerang sedang menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan hingga pada kelaparan dan PHK akibat Covid-19. Seharusnya sebagai penyelanggara pemerintah fokus memberikan solusi yang dihadapi oleh negara dan masyarakat dalam memulihakan dan menstabilkan ekonomi bukan justru melakukan tindakan dan praktik yang merugikan masyarakat.
“Bahwa atas pertimbangan itu kami menyampaikan permohonan Koordinasi Dan Supervisi KPK RI agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum bagi pelaku korupsi, dan kami menyampaikan saran kepada penyidik untuk menerapkan pasal 2 ayat 2 uu 31 tahun 1999 karena mengingat dugaan korupsi tersebut dilakukan pada saat kondisi tertentu bencana covid-19 dimana masyarakat sedang susah dan lapar maka wajar para terduga pelaku dihukum mati” ” ASMUDYANTO”
- Advertisement -
- Advertisement -
®Sandy
About Author
