CIREBON, CHANEL7.ID – Desa Setu Wetan di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 21 Mei 2024 menjadi sorotan media cetak dan online terkait kurangnya transparansi dalam pembangunan dan pelayanan publik. Warga setempat mengeluhkan pemerintah desa yang tidak mengedepankan kepentingan umum serta lemahnya pengawasan dan tindakan dari pihak Kecamatan Weru.
Kritik utama yang disampaikan warga melalui pemberitaan sebelumnya adalah terkait program pembangunan yang dinilai tidak transparan. Program Ketapang tahun anggaran 2023, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun tersebut, justru baru direalisasikan pada tahun 2024 tanpa melalui mekanisme Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Selain itu, program Ketapang tahun 2022 dianggap gagal total dan kurang bermanfaat bagi warga.
Etika perencanaan pembangunan dalam program ketahanan pangan (ketapang) tahun anggaran 2022 minimnya pertimbangan musyawarah, transparasi dalam setiap kebijakan untuk kepentingan umum, justru hal ini tidak terlihat dalam praktik pemerintahan Desa Setu Wetan semakin disorot.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan desa, Kecamatan Weru dinilai tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap Pemerintah Desa Setu Wetan. Ketidakjelasan dalam tindakan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang merasa bahwa hak mereka untuk berdemokrasi terkesan diabaikan dan mulai disinggung nya pihak Kecamatan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam pembinaan dan pengawasan di Desa Setu Wetan.
- Advertisement -
Saat dihubungi melalui Whatsapp, “Ya kami akan memangil para pihak, Ya kan kita koordinasikan dengan pihak terkait, harapan ke depan harus sesuai Dengan peraturan yang berlaku, Ya nanti nunggu survey dulu, “Terang Alda sebagai Camat Weru. Selasa, 21 Mei 2024
Kendati demikian, Pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik lainnya, tidak berjalan maksimal di Pemerintah Desa Setu Wetan. Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pelayanan memperparah kondisi kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah desa juga dinilai tidak maksimal dalam mempertimbangkan dampak lingkungan dalam program ketapang yang mengunakan tanah pribadi yang tidak sesuai aturan yang berlaku terkesan menabrak aturan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pun minim, menyebabkan kebijakan yang diadopsi tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
Tidak hanya itu, Prinsip etika musyawarah menuntut setiap keputusan yang diambil harus bermuara pada kepentingan umum, adil, dan berkelanjutan. Nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi sangat penting bagi pemerintah desa untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari praktik-praktik yang merugikan dan melanggar norma moral, justru dianggap remeh oleh tangan-tangan oknum yang tidak bertangungjawab.
Dengan pendekatan yang etis dan transparan, perencanaan pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, menuju pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan Justru mirisnya BPD Setu Wetan memilih bungkam saat dihubungi Chanel7.id terkait kinerja pemerintah desa setu wetan, bungkamnya Ketua BPD Setu Wetan terkesan menghindar dari penyajian transparasi publik.
- Advertisement -
Warga Desa Setu Wetan berharap adanya perubahan signifikan dalam cara pemerintah desa mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Mereka mendesak pihak Kecamatan Weru untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi dan memastikan bahwa setiap program pembangunan dijalankan dengan transparan dan akuntabel, mengutamakan kepentingan umum, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- Advertisement -
®Hadiyanto
About Author
