KLATEN, CHANEL7.ID – Halal Bihalal SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Klaten berlangsung hangat sore ini dengan nuansa kebersamaan dan komitmen kerja nyata. Mengusung tema “Satu Maaf Untuk Seribu Manfaat” dan slogan “Bekerja, Bergerak, Berdampak”, acara dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Dissosp3appkb Enggar Puspo Hastuti, jajaran pemerintah daerah, pendamping PKH, serta berbagi pemangku kepentingan terkait. Dalam sambutannya, Bupati Hamenang menempatkan arahan strategis sebagai prioritas utama, menegaskan bahwa graduasi PKH harus menjadi tolok ukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan (17/04/2026).
Hamenang Wajar Ismoyo membuka sambutan dengan mengucapkan Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin bagi seluruh tamu dan undangan yang hadir serta memohon maaf atas kekurangan, baik secara pribadi maupun atas nama pemerintah Kabupaten Klaten. Hamenang dalam arahannya mengapresiasi kerja keras pendamping PKH dan seluruh jajaran yang terlibat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan dari kemampuan keluarga penerima untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Read More
“Graduasi bukan sekedar angka, graduasi adalah bukti bahwa intervensi sosial telah berhasil mengubah pola hidup dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Hamenang. Menurutnya, target graduasi harus bersifat realistis namun ambisius, dan kualitas pendampingan menjadi kunci agar keluarga tidak kembali bergantung pada bantuan.
Bupati juga menekankan pentingnya monitoring dan pendampingan lanjutan. Ia mengingatkan bahwa proses graduasi adalah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah, pendamping, serta pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan. “Kita harus memastikan keluarga yang sudah graduasi tidak kembali menjadi penerima bantuan. Ini memerlukan monitoring, pendampingan lanjutan, dan akses ke peluang ekonomi yang nyata,” tegas Hamenang.
- Advertisement -
Hamenang meminta agar program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha mikro, dan pembinaan pasar lokal diintegrasikan dalam rencana kerja daerah sehingga hasil graduasi berkelanjutan. Lebih jauh, Hamenang menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak dinas terkait, pemerintah desa, pelaku usaha lokal, dan lembaga keuangan mikro untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kemandirian keluarga. Tanpa sinergi tersebut, menurutnya, upaya percepatan graduasi akan terhambat dan dampak penurunan angka kemiskinan tidak maksimal.
Setelah arahan Bupati, Kepala Dinas Dissosp3appkb Enggar Puspo Hastuti juga turut menyampaikan pernyataan yang menegaskan capaian dan langkah ke depan. Dalam wawancara singkat dengan awak media, Puspo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh SDM PKH atas dedikasi dan kerja keras mereka di lapangan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Bupati pada acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk dukungan nyata yang memberi semangat tambahan bagi pendamping. “Kehadiran pimpinan memberi semangat tambahan bagi para pendamping. Mereka yang setiap hari berinteraksi dengan keluarga penerima adalah ujung tombak perubahan,” kata Kepala Dinas Dissosp3appkb Klaten.
Puspo memaparkan capaian signifikan yang telah diraih Kabupaten Klaten. Dari target graduasi yang ditetapkan sebanyak 3.000 orang, hingga April tahun ini capaian telah melampaui target menjadi sekitar 4.100 graduasi, baik yang mandiri maupun tercatat melalui mekanisme PPSE (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi). Ia mengingatkan bahwa target awal yang diajukan rekan-rekan semula 2.000 orang kemudian ditingkatkan menjadi 3.000, dan capaian saat ini menunjukkan kerja kolektif yang efektif. “Kini kita sudah mencapai sekitar 4.100. Ini prestasi yang patut diapresiasi dan harus dijaga,” ujar Puspo.
Meski capaian menggembirakan, Puspo juga menekankan tantangan yang masih harus dihadapi. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih berada di kisaran 11 persen, sehingga percepatan graduasi harus diiringi kebijakan pemberdayaan ekonomi yang konkret. Ia menekankan perlunya penguatan kapasitas pendamping, peningkatan kualitas data, serta penguatan jejaring antar-pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan. “Data yang akurat dan terkini menjadi dasar kebijakan yang efektif. Pendamping harus dilengkapi keterampilan analisis dan pendekatan pemberdayaan berbasis bukti,” paparnya.
Puspo juga menyoroti peran musyawarah desa (musdes) dan musyawarah kelurahan (muskel) yang baru digelar sebagai forum penting untuk menyusun rencana aksi lokal. Dari forum-forum tersebut diharapkan muncul rekomendasi yang membantu menurunkan jumlah penerima PKH melalui peningkatan kesejahteraan. Dukungan sektor ekonomi, perbankan mikro, dan pelaku usaha lokal dinilai krusial agar keluarga yang telah graduasi mampu mempertahankan kemandirian ekonominya.
- Advertisement -
Acara Halal Bihalal ini selain mempererat silaturahmi juga menjadi momen konsolidasi kebijakan. Penegasan Hamenang dan Puspo mengandung pesan strategis yang sama, percepatan graduasi harus berjalan seiring dengan penguatan pemberdayaan ekonomi dan sinergi lintas sektor. Dengan semangat “Bekerja, Bergerak, Berdampak”, kedua pemimpin tersebut mengajak seluruh pihak menjaga momentum, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa setiap keluarga yang berhasil graduasi benar-benar meraih kesejahteraan yang berkelanjutan.
- Advertisement -
®Pitut Saputra
About Author
