Abaikan K3 dan Plang Informasi, Proyek Embung di Menganti Lamongan Misterius

0
IMG-20240203-WA0038

Keterangan : Pembangunan Rabat Beton sudah berjalan beberapa hari lalu, namun hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik pekerjaan diduga proyek siluman itu, Jumat (26/1/2024)

Bagikan Berita

Lamongan, Chanel7.id/news – Menjamurnya proyek siluman di Kabupaten Lamongan, tampaknya semakin abaikan aturan dari Pemerintah. Salah satunya pembangunan Rabat Beton di Desa Menganti, Kecamatan Glaga, yang terkesan misterius.

Proyek pembangunan Rabat Beton yang bertujuan untuk menahan Tanah Embung supaya tidak longsor tersebut, tergolong proyek siluman.

Betapa tidak, pembangunan Rabat Beton tersebut, tidak memiliki papan informasi proyek, seperti umumnya.

Baca juga : Biaya PTSL di Desa Karangturi Lamongan Diduga Langgar Aturan

Baca juga : Beberapa Desa di Glagah Lamongan, Diduga Kuat Kompak Tabrak Aturan Pemerintah Terkait Biaya PTSL

Baca juga : Pemkab Serang : Kawal Program PTSL, Ini Perkembangan yang Terjadi

Pantauan di lokasi, Jumat (26/1/2024) pembangunan Rabat Beton tersebut sudah berjalan beberapa hari lalu, namun hingga saat ini belum diketahui siapa pemilik pekerjaan diduga proyek siluman itu.

Anehnya lagi, tidak ada petugas pengawas atau pelaksana proyek di lokasi pengerjaan proyek tersebut.

Hanya ada beberapa orang yang tampak sibuk bekerja, tampa mengenakan K3.

Para pekerja tampak hanya mengenakan sandal jepit, bahkan ada yang tidak pakai alas kaki (nyeker).

Apalagi saat mencampur adukan pasir, semen, dan krikil, yang beresiko cidera jika mengenai anggota tubuh, para pekerja terlihat tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jum at 2/2/2024.

Sayangnya sejauh ini pihak Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum belum terlihat tindakan nyata menindak pihak – pihak yang melanggar aturan tersebut.

Dasar Hukum mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya dibiayai dari APBN atau APBD :
-Undang – Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
-(Permen PU 12/2014) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 PRT/M/2014 Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Sampai berita ini ditayangkan, belum ada yang mengkonfirmasi. Proyek tersebut masih belum diketahui pemiliknya.

 

 

®Syaiful Macan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *