Kuasa Hukum Suku Rendu Bongkar Peran Pemda Nagekeo dalam Perjanjian Ilegal di Atas Tanah Ulayat Adat Rendu

NAGEKEO, CHANEL7.ID – Sengketa tanah ulayat adat Suku Rendu kembali menjadi sorotan publik setelah fakta persidangan perkara perdata No 02/ pdt.G/2023/PN.Bjw di Pengadilan Negeri Bajawa menguak adanya manipulasi dalam proses pembuatan Berita Acara Kesepakatan Nomor 008/PEM-NGK/264/XI/2021. Kesepakatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo pada 29 November 2021 itu diduga kuat dibuat di atas tanah Ulayat adat milik Suku Rendu tanpa melibatkan pemilik hak ulayat yang sah.
Objek yang disengketakan adalah NIB 493 seluas 250.700 m² dan NIB 496 seluas 77.800 m² yang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Nagekeo, tepat di titik nol pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo.
Dalam berita acara tersebut, terdapat dua pihak yang menandatangani kesepakatan yakni perwakilan masyarakat adat Suku Kawa dan perwakilan Suku Isa, Gaja, dan Redu.
Isi kesepakatan mengatur pembagian kompensasi ganti rugi tanah, yakni 60% untuk Suku Kawa dan 40% untuk Suku Isa, Gaja, dan Redu. Ironisnya, tanah yang dijadikan objek kesepakatan adalah tanah ulayat adat milik Suku Rendu berdasarkan historis, kewarisan adat, dan bukti administratif adat yang telah ada sejak lama termasuk berdasarkan Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Program Strategi Nasional Nomor Induk Bidang tersebut.
Pemda Ikut Fasilitasi Perbuatan Hukum Ilegal
Kuasa hukum masyarakat adat Suku Rendu, Yohanes Gore J. Ari, SH atau akrab disapa Hans Gore, dengan tegas menyatakan bahwa Pemda Nagekeo tidak hanya mengetahui tetapi juga ikut serta memfasilitasi perbuatan hukum yang jelas-jelas ilegal.
“Bagaimana mungkin seorang pejabat Asisten I Pemda Nagekeo dalam kapasitas, kewenangan, dan fungsinya mau saja diajak untuk ikut melakukan perbuatan hukum ilegal, melanggar norma dan prinsip keadilan. Ini menurut saya terlalu takabur,” kata Hans Gore.
Ia menegaskan bahwa klarifikasi Asisten I Pemda Nagekeo, Emanuel Ndun (El Ndun), tidak sesuai dengan fakta persidangan. Menurut Hans Gore, dalam sidang mediasi di PN Bajawa (perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2023/PN Bajawa), perwakilan Suku Isa dan Suku Gaja mengaku bahwa mereka diarahkan untuk menandatangani berita acara kesepakatan tersebut.
Hal itu tertuang dalam akta van dading, di mana mereka menyatakan, pertama, mencabut tanda tangan dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor 008/PEM-NGK/264/XI/2021, kedua, mengakui bahwa penandatanganan dilakukan karena kekeliruan, kekhilafan, dan keterpaksaan.
“Herannya, Pemda Nagekeo dengan tahu dan mau tetap menginisiasi perbuatan hukum ilegal tersebut, padahal objek yang dijadikan berita acara bukan milik pihak yang membuat Berita acara Kesepatan dan menandatangani. Itu tanah ulayat Suku Rendu,” tegas Hans Gore.
Hak Ulayat Adat Suku Rendu Terabaikan
Hans Gore menguraikan bahwa Suku Rendu memiliki wilayah adat yang sah secara historis maupun administratif, meliputi 7 desa dan 1 kecamatan, yakni Kecamatan Aesesa Selatan.
Di wilayah tersebut, masyarakat adat Suku Rendu telah menempati, mengelola, dan melaksanakan ritual adat sejak ratusan tahun lalu. Termasuk di Dusun Malapoma, Desa Rendubutowe, lokasi yang kini menjadi objek sengketa.
“Sebelum hadirnya PSN Waduk Lambo, tidak pernah ada klaim ulayat dari suku lain. Hanya masyarakat adat Rendu yang mendiami dan menggunakan lahan itu, baik sebagai ruang hidup, lahan pertanian, maupun untuk ritual adat. Namun, tiba-tiba muncul berita acara yang justru membagi tanah itu untuk suku lain,” tegasnya.
Hans Gore menilai Pemda Nagekeo gagal menjalankan fungsi pengawasan. Pemda seharusnya mempertanyakan legal standing dan kedudukan hukum para pihak sebelum memfasilitasi penandatanganan berita acara tersebut.
Isi Kesepakatan Sarat Kejanggalan
Berita acara yang ditandatangani 29 November 2021 itu menegaskan pembagian kompensasi ganti rugi diantaranya, 60% untuk Suku Kawa, 40% untuk Suku Isa, Gaja, dan Redu. Namun, objek yang dijadikan dasar kesepakatan adalah Obyek tidak halal karena tanah ulayat adat Suku Rendu (NIB 493 dan NIB 496).
“Ini jelas cacat hukum. Objek perjanjian adalah milik suku lain, tapi dipaksakan seolah-olah milik Suku Kawa, Isa, Gaja, dan Redu. Pemda malah ikut menandatangani dan melegalkan. Padahal Suku Rendu tidak mendapatkan kompensasi sepeser pun dari tanah mereka sendiri,” tegas Hans Gore.
Perbuatan Melawan Hukum
Kuasa hukum Suku Rendu menilai bahwa kesepakatan tersebut masuk dalam kategori Pidana penggelapan hak maupun perbuatan melawan hukum (PMH), karena melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata.
Pasal 1335 KUHPerdata: Suatu perjanjian harus memiliki objek yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdata: Perjanjian dengan objek yang tidak halal adalah batal demi hukum.
“Kesepakatan itu mengandung klausal tidak halal karena objeknya adalah tanah ulayat milik suku lain. Dengan demikian, berita acara kesepakatan Nomor 008/PEM-NGK/264/XI/2021 batal demi hukum. Pemda Nagekeo tidak bisa berdalih sebagai fasilitator semata karena faktanya mereka ikut menandatangani dan melegitimasi perjanjian ilegal ini,” papar Hans Gore.
Pemicu Konflik dan Kegaduhan di Nagekeo
Menurut Hans Gore, tindakan Pemda Nagekeo yang “tidak cermat” telah membuka ruang konflik horizontal antar-suku di Nagekeo.
“Perilaku ketidakcermatan Pemda justru memberi ruang pencaplokan hak ulayat Suku Rendu. Alih-alih menjaga ketertiban, mereka menciptakan konflik baru antar-komunal. Ini jelas perbuatan melawan hukum dan tindakan ilegal yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian,” pungkasnya.
Kesimpulan
Kasus Waduk Lambo kini bukan hanya soal konflik agraria, tetapi juga menyangkut otoritas negara yang dituding ikut melegitimasi perbuatan melawan hukum. Suku Rendu sebagai pemilik sah tanah ulayat merasa dikorbankan demi kepentingan proyek strategis nasional, tanpa penghormatan terhadap hak adat mereka.
Kuasa hukum Hans Gore menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat Rendu akan terus berlanjut, baik melalui jalur hukum maupun advokasi publik, untuk mendapatkan keadilan atas hak tanah ulayat yang mereka warisi secara turun-temurun.
®M.Yasin
