NTT, CHANEL7.ID – Publik Nagekeo dijejali dengan narasi tentang “mafia” yang seolah-olah menguasai seluruh sendi kehidupan masyarakat—dari tanah ulayat, galian C, hiburan malam, sampai penyelundupan BBM dan hewan. Nama-nama tokoh tertentu, aparat penegak hukum, bahkan gereja ikut diseret ke dalam tuduhan tanpa bukti hukum yang kuat.
Sikap seperti ini perlu dikritisi, sebab alih-alih menyelesaikan masalah, narasi penuh prasangka justru bisa memperkeruh suasana, menebarkan kebencian, dan melahirkan stigma yang berbahaya bagi kehidupan sosial masyarakat Nagekeo.
Dugaan Bukan Fakta
Tuduhan tentang adanya kolaborasi antara oknum polisi, pengacara, pejabat Pemda, DPRD, hingga tokoh agama memang menarik perhatian. Namun, publik perlu diingatkan bahwa dugaan bukanlah fakta. Dalam negara hukum, semua tuduhan harus diuji melalui mekanisme hukum yang jelas, bukan hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau tafsir sepihak.
Melempar tuduhan tanpa bukti hanya akan merusak reputasi orang yang dituduh, sekaligus meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada institusi yang sebenarnya masih memiliki banyak aparat dan pemimpin yang bekerja dengan tulus.
Bahaya Generalisasi
Mengatakan “oknum polisi di Nagekeo beringas dan tak bermoral” sama saja dengan merendahkan seluruh anggota kepolisian di daerah ini. Padahal, banyak polisi di Nagekeo yang bekerja siang dan malam menjaga keamanan, melayani masyarakat, dan berkorban demi ketertiban. Menggeneralisasi segelintir masalah menjadi kesalahan institusi secara keseluruhan adalah bentuk ketidakadilan baru.
Soal Waduk Lambo: Konflik yang Kompleks
Persoalan Waduk Lambo, misalnya, tidak bisa hanya dilihat dari kacamata hitam-putih antara “mafia” dan “korban”. Ada dinamika panjang antara pemilik tanah ulayat, pemerintah, dan masyarakat yang terdampak. Konflik ini lebih tepat dilihat sebagai problem tata kelola, komunikasi, dan kepastian hukum, bukan sekadar permainan mafia.
Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, solusinya adalah menempuh jalur hukum, bukan membakar emosi publik dengan narasi konspirasi.
Gereja Bukan Musuh
Menyeret gereja ke dalam tuduhan “berkolusi dengan mafia tanah” sangat berbahaya. Gereja adalah institusi moral dan spiritual yang berperan besar membina umat. Jika ada persoalan terkait keputusan seorang pastor, itu seharusnya diselesaikan dalam kerangka internal gereja dan hukum, bukan dengan menebarkan fitnah di ruang publik. Menyerang gereja berarti merusak sendi kepercayaan umat Katolik Nagekeo.
Jangan Biarkan Politik Memperalat Isu
Ada kekhawatiran besar bahwa narasi “mafia” ini sengaja diproduksi untuk tujuan politik tertentu—baik untuk menyerang lawan politik, mengganggu stabilitas pemerintah daerah, maupun mencari simpati dengan membenturkan aparat negara dengan masyarakat. Jika benar demikian, maka yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang seharusnya menjadi fokus pembangunan.
Jalan Keluar: Fakta dan Reformasi
Menuduh sana-sini tidak akan membawa perubahan. Yang dibutuhkan Nagekeo adalah:
Transparansi data: semua persoalan tanah, galian, hingga izin usaha harus dibuka secara transparan oleh Pemda dan instansi terkait.
Penguatan hukum: pihak yang dirugikan wajib membawa kasus ke ranah hukum, bukan hanya ke opini publik.
Partisipasi masyarakat: rakyat harus aktif mengawal, tapi dengan cara kritis dan konstruktif, bukan dengan menyebarkan stigma.
Reformasi berkelanjutan: Kapolri sudah berkomitmen membenahi institusi kepolisian, dan itu harus didukung dengan kritik sehat, bukan tuduhan liar.
Nagekeo memang sedang menghadapi banyak tantangan. Tetapi melabeli semua persoalan sebagai ulah “mafia” tidak akan menyelesaikan masalah, malah menutup ruang dialog, merusak keharmonisan, dan melemahkan rasa percaya masyarakat pada lembaga negara maupun lembaga sosial.
Sudah saatnya kita keluar dari lingkaran tuduhan tanpa bukti. Mari dorong fakta, hukum, dan solusi nyata sebagai jalan bersama membangun Nagekeo yang lebih adil dan sejahtera.
Menuduh serta mencatut nama seorang pejabat dalam sebuah opini sangat tidak etis. Semua orang menghargai sebuah tulisan opini, tetapi tidak semua orang mengamini opini tersebut.
Nagekeo merupakan salah satu daerah baru berkembang, meskipun ada daerah daerah lain yang setara, namun tidak semestinya mendiskreditkan sebagai daerah sarang mafia.
Terkait mencatutkan nama Yudha Pranata sebagai mantan Kapolres Nagekeo yang dikatakan oleh sang penulis bahwa bolak- balik Bima-Nagekeo ini sudah sangat naif dan diluar konteks esensi penulisan bahwa Nagekeo dalam cemkraman mafia.
“Jika penulis tidak suka makan tempe jangan kritik tahu”
Artikel Opini Oleh: Johanes Gore
®M. Yasin
About Author
Bisa benar bisa salah.
Nepal memanggil