YOGYAKARTA, CHANEL7.ID –
Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) mulai mengumumkan secara resmi akan menggelar aksi serentak pada 20 Mei 2026 mendatang, di 16 daerah. Info tersebut disampaikan dalam WAG (Whatsapp Group) Koordinasi Ojol Nasional. Aksi tersebut direncanakan menuntut kepastian payung hukum, regulasi dan hak-hak dasar pekerja platform online guna melindungi pengemudi, pelaku usaha mikro, dan konsumen (14/05/2026).
Read More
Pernyataan Tegas Juru Bicara FDTOI
Juru Bicara FDTOI, Yos Marparengga, menegaskan akar masalah transportasi online adalah kekosongan regulasi nasional. Yos menyatakan “Kekosongan regulasi telah menciptakan ketidakpastian yang merugikan pengemudi, pelaku usaha mikro, dan pengguna. Kami menuntut tindakan cepat dari kementerian terkait dan legislasi jangka panjang dari DPR dan Presiden untuk menjamin keadilan dan keselamatan transportasi online di seluruh negeri.” tegasnya. Pernyataan ini menjadi titik fokus aksi, ketika negara absen, DPR harus hadir, ketika eksekutif tuli, legislatif wajib bertindak.
- Advertisement -
Latar Belakang Singkat
FDTOI menilai masalah utama adalah tidak adanya payung hukum nasional yang komprehensif. Aturan yang tersebar pada peraturan menteri dan peraturan daerah menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten. Status ketenagakerjaan pengemudi yang tidak jelas membuat akses jaminan sosial, perlindungan kesehatan, dan hak ketenagakerjaan menjadi tidak pasti. Sementara itu, biaya operasional pengemudi terus meningkat, namun mekanisme penetapan tarif bersifat fluktuatif dan tidak transparan sehingga pendapatan bersih pengemudi kerap tidak mencukupi.
Tuntutan Mendesak yang akan ditekankan pada Aksi FDTOI
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Yos dan kajian FDTOI, tuntutan jangka pendek yang harus segera diimplementasikan adalah:
1. Kenaikan tarif layanan penumpang R2 yang adil, transparan, dan mengikat untuk menutup biaya operasional nyata pengemudi.
2. Regulasi layanan makanan dan barang yang mengatur standar tarif, keamanan pengiriman, tanggung jawab platform, dan mekanisme klaim bagi konsumen dan pelaku usaha mikro.
3. Ketentuan tarif bersih untuk R4 ASK yang menjamin penghasilan minimal setelah potongan platform, mekanisme tarif harus dapat diaudit.
- Advertisement -
Yos menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar permintaan ekonomi, melainkan upaya menyelamatkan keselamatan publik dan martabat pekerja platform.
Tuntutan Jangka Panjang FDTOI
FDTOI, melalui pernyataan yang disampaikan Juru Bicaranya, juga menuntut pembentukan Undang‑Undang Transportasi Online Indonesia yang memuat, definisi pelayanan (R2, R4, kurir, dan logistik), ketentuan status ketenagakerjaan, kewajiban platform terkait keselamatan dan asuransi, transparansi algoritma penetapan tarif, mekanisme tarif minimum, serta skema jaminan sosial yang melibatkan kontribusi platform dan negara. Yos juga menekankan bahwa tanpa payung hukum nasional, fragmentasi regulasi akan terus merugikan jutaan pekerja dan konsumen.
- Advertisement -
Data Pendukung dan Bukti Lapangan
FDTOI telah mengumpulkan survei pendapatan pengemudi, dokumentasi kasus keselamatan, dan perbandingan regulasi daerah. Hasil awal menunjukkan margin pendapatan pengemudi menyempit setelah memperhitungkan biaya operasional, serta inkonsistensi regulasi daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja platform. Yos menyatakan materi kajian lengkap akan dipresentasikan pada aksi 20 Mei 2026 sebagai tuntutan formal kepada pemerintah dan DPR.
Rencana Aksi dan Instruksi Operasional
Juru bicara FDTOI Yos Marparengga saat dikonfirmasi mengatakan “Aksi damai akan berlangsung di 16 daerah diantaranya : Banten, Jakarta, Sukabumi, Jember, Samarinda, Balikpapan, Medan, Tegal, Batam, Lampung, Solo, Semarang, Jawa Timur, Banyumas, Yogyakarta, dan Kalimantan Utara.” terangnya. FDTOI juga meminta setiap daerah menunjuk koordinator lokal, menjaga komunikasi dengan aparat setempat, dan mematuhi protokol keselamatan agar aksi berjalan tertib dan efektif. Yos menegaskan pentingnya disiplin aksi agar tuntutan dapat diterima secara serius oleh pembuat kebijakan.
Seruan kepada DPR dan Pemerintah
Yos secara khusus menyerukan kepada DPR RI untuk segera menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, menginisiasi dan mempercepat pembahasan RUU Transportasi Online yang telah masuk Prolegnas 2026, merevisi UU No. 22/2009, serta menggelar Rapat Dengar Pendapat nasional dengan Menteri Perhubungan, perwakilan perusahaan aplikasi, dan perwakilan pengemudi dari seluruh daerah. Jika eksekutif menunda, FDTOI menegaskan DPR harus hadir untuk menutup kekosongan hukum demi keadilan dan keselamatan publik.
Aksi Serentak Peringatan Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia
Pernyataan Yos Marparengga menjadi suara tegas yang menggerakkan aksi 20 Mei 2026 mendatang, tuntutan FDTOI bukan sekadar aspirasi kelompok, melainkan panggilan kolektif untuk menghadirkan keadilan ekonomi, keselamatan publik, dan kepastian hukum. FDTOI mengajak seluruh aktivis, organisasi, dan komunitas pengemudi untuk bergabung memperkuat tuntutan hingga kebijakan yang adil, aman, dan berkelanjutan terwujud. Bergerak. Serentak. Berdampak.
FDTOI mengkonfirmasi bahwa PJ (Penanggung Jawab) Aksi dari 16 daerah saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan aksi serentak pada 20 Mei 2026 mendatang. Seluruh hasil diskusi dan kajian yang telah dikumpulkan akan terus dikaji dan dijadikan pedoman bersama dalam setiap langkah. “Kami berkomitmen bergerak secara terkoordinasi, disiplin, dan bertanggung jawab, menyelesaikan persiapan teknis, komunikasi, dan mitigasi risiko secepatnya agar aksi terlaksana efektif dan aman. Dengan semangat kebersamaan dan ketegasan, kami siap melangkah bersama demi tercapainya tujuan yang telah disepakati.” pungkas Yos.
@ Pitut Saputra
About Author
