JABAR, CHANEL7.ID – Dikabarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPP, Agustiana, bahwa Serikat Petani Pasundan (SPP) resmi mengeluarkan surat perintah dan pernyataan sikap yang ditandatangani olehnya, untuk disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota organisasi dari tingkat dewan penasihat hingga basis.
Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul maraknya aksi demonstrasi masyarakat yang terjadi belakangan ini.
Terkonfirmasi dari pernyataan dalam isi surat perintah, SPP menegaskan enam poin penting yang harus menjadi pedoman sikap organisasi dalam menanggapi kondisi sosial dan politik di tanah air.
1.SPP memprotes keras gaya hidup anggota legislatif yang dinilai mempertontonkan kemewahan dan kurang etis di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. “Politis harusnya memahami perasaan rakyat, bukan justru menonjolkan kehidupan yang bergelimangan harta,” tulis pernyataan tersebut.
2.SPP meminta aparat kepolisian menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi, serta membebaskan peserta demonstrasi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.
3.SPP mendesak dihentikannya budaya hidup mewah di kalangan pejabat negara, karena dinilai mencederai rasa keadilan publik.
4.Pejabat negara diimbau lebih berhati-hati dalam berucap dan berperilaku agar tidak merendahkan martabat rakyat.
5.SPP menolak segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dengan dalih penegakan hukum terhadap petani, nelayan, maupun masyarakat adat yang tengah berjuang dalam konflik agraria.
6.organisasi tersebut menyerukan seluruh anggota dan pengurus SPP untuk menjaga jalannya proses demokrasi agar tetap sehat, terbebas dari tindakan kekerasan maupun ucapan tidak terpuji.
“Demikian surat perintah dan pernyataan sikap ini kami keluarkan, dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab demi tegaknya keadilan sosial,” ujar Sekjen SPP Agustiana dalam dokumen resmi yang diterbitkan.
Surat perintah tersebut, memperlihatkan posisi SPP yang harus tegas dalam mengawal demokrasi, sekaligus membela kepentingan rakyat kecil, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat adat yang kerap menjadi korban konflik dan kriminalisasi.
®Yusef Ferry S

