CIREBON, CHANEL7.ID – Keterbukaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, belakangan ini mendapat perhatian serius dari masyarakat. Warga desa mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang berasal dari sumber titisara dan tanah bengkok, yang merupakan aset desa untuk kesejahteraan warga.
Baru-baru ini mulai bergejolak dan di sorot tajam setajam silet oleh warganya. Persoalan tersebut bermula dari pengelolaan Dana Desa hingga Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang dianggap tidak secara maksimal transparan dalam pengelolaannya kepada warganya kini mulai naik ke permukaan publik dan manjadi perhatian khusus.
Read More
Menurut salah satu warga yang identitasnya masih dirahasiakan sebut saja “Mr. X” dari Blok Kertawinangun, ia menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan desa saat ini karena dianggap kurang transparan dalam penggunaan anggaran. “Kami tidak diberi informasi yang jelas tentang penggunaan dana desa maupun titisara dan bengkok. Tidak ada penjelasan mengenai anggaran ini kepada masyarakat,” ungkap Mr. X kepada Chanel7.id pada Kamis, 7 November 2024.
Selain Mr. X, warga lain dari Blok Gebang Sari yang identitasnya disamarkan sebut saja “NN” juga menyampaikan keluhan serupa mengenai kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa. “Kami, sebagai masyarakat, tidak mendapat informasi keterbukaan mengenai anggaran desa, baik dari baliho anggaran maupun papan informasi yang biasanya dipasang di depan kantor desa,” kata NN.
- Advertisement -
Tidak hanya terkait anggaran, warga juga mengkritik aspek pembangunan yang dianggap tidak sesuai harapan. warga dari Blok Gebang Sari, menyoroti ketiadaan papan informasi pada proyek pembangunan yang sedang berlangsung. “Masyarakat merasa kurang puas karena pembangunan tidak disertai dengan papan informasi yang jelas. Pemerintahan desa sekarang sepertinya tertutup, sehingga masyarakat tidak tahu alokasi anggaran sebenarnya,” tambah NN saat dikonfirmasi oleh jurnalis Chanel7.id.
Ketidakpuasan warga ini dibenarkan oleh seorang yang mengaku sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Luwung Kencana yang identitasnya juga masih dirahasiakan. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada keterbukaan dari pemerintah desa baik kepada masyarakat maupun BPD. “Banyak temuan di masyarakat terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang penyalurannya tidak tepat sasaran. Ada kasus di mana perangkat desa atau keluarganya yang masih menerima bantuan, padahal seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, tahun ini lelang tanah kas desa juga tidak terbuka, dan persoalan ketidaktransparanan ini sudah muncul sejak tahun 2023 bahkan pernah di demo,”jelasnya.
Tidak sedikit masyarakat berharap adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Luwung Kencana agar segala penggunaan anggaran di desa dapat diketahui publik secara terbuka. Mereka juga berharap pihak terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta aparat penegak hukum, dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini. Penggunaan anggaran yang ada di Desa Luwung Kencana berpotensi adanya penyalahgunaan anggaran yang bisa berakibat merugikan masyarakat, sehingga tidak sedikit warga berharap adanya langkah tegas dari pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Luwung Kencana belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi oleh team jurnalis Chanel7.id.
- Advertisement -
®Hadiyanto
- Advertisement -
About Author
