KLATEN, CHANEL7.ID – Isu biaya opsen yang belakangan ramai di media sosial memicu kebingungan dan kecurigaan publik. Opsen bukan istilah baru dalam tata kelola fiskal daerah, secara sederhana opsen adalah pungutan tambahan yang dipungut bersamaan dengan pajak atau retribusi tertentu oleh pemerintah daerah, sebagai bagian dari mekanisme hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam konteks kendaraan bermotor, opsen dapat dikenakan pada beberapa komponen seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pada sektor lain sesuai ketentuan yang berlaku (11/02/2026).
Pengenaan opsen diatur oleh kerangka hukum yang lebih luas, yakni Undang‑Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ketentuan baru yang mulai diberlakukan pada awal 2025 memperkenalkan kategori opsen pajak daerah yang mencakup opsen PKB, opsen BBNKB, dan opsen pada pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pemberlakuan ini memicu perubahan tampilan administrasi pajak kendaraan, kolom baru pada STNK dan dokumen terkait yang kini menunjukkan komponen opsen terpisah sehingga wajib pajak dapat melihat besaran pungutan tambahan tersebut.
Banyak netizen terkejut karena angka yang beredar di jagat maya menunjukkan kenaikan signifikan pada tagihan pajak kendaraan setelah opsen diberlakukan. khususnya pada kendaraan roda empat pribadi. Salah satu angka yang ramai diperbincangkan adalah tarif opsen yang disebut mencapai 66% dalam beberapa simulasi perhitungan yang dipublikasikan media massa saat kebijakan mulai berlaku.
Penting untuk membedakan, angka 66% yang diberitakan merujuk pada skema perhitungan tertentu yang menggabungkan tarif dasar pajak dengan komponen opsen, bukan berarti setiap pemilik kendaraan otomatis membayar tambahan 66% di atas seluruh nilai kendaraan tanpa pengecualian atau perhitungan rinci. Untuk mengetahui dampak pada tagihan individu, diperlukan simulasi berdasarkan jenis kendaraan, nilai jual, dan tarif PKB/BBNKB yang berlaku di masing‑masing daerah.
- Advertisement -
Mengkonfirmasi terkait kebutuhan informasi tentang opsen Bripka Tri Siswanto (Ps) Kasubsi Penmas Si Humas Polres Klaten menjelaskan
Kegunaan opsen menurut kerangka kebijakan fiskal yakni guna memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai layanan publik dan program pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Secara teoritis, dana yang terkumpul dari opsen seharusnya masuk ke kas daerah (Bapenda) Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan digunakan untuk kebutuhan yang jelas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan administrasi publik, program keselamatan lalu lintas, atau program lingkungan terkait transportasi bermotor.
Namun, kekhawatiran publik muncul karena riwayat penyelewengan dan kurangnya transparansi pengelolaan anggaran di beberapa instansi daerah, sehingga masyarakat menuntut penjelasan rinci tentang alokasi dan realisasi penggunaan dana opsen. menjawab hal tersebut Bripka Tri Siswanto menyarankan masyarakat guna berkonsultasi langsung atau mengakses kanal publik melalui Bapenda, agar bisa melihat penjelasan langsung terkait Opsen berikut transparansi pengelolaannya, karena pada dasarnya ranah kewenangannya di sana, jadi dalam hal ini diluar Institusi kepolisian.
Aditya, seorang warga yang merasa beban biaya opsen pajak mobilnya terlalu tinggi, menegaskan bahwa untuk menjawab keresahan publik diperlukan dua langkah simultan dari pemerintah daerah dan instansi terkait: pertama, edukasi publik yang sistematis, menjelaskan apa itu opsen, dasar hukum, cara perhitungan dengan contoh konkret, serta dampak finansial bagi pemilik kendaraan dalam berbagai skenario; kedua, transparansi anggaran, mempublikasikan rencana penggunaan, realisasi, dan laporan audit atas dana yang berasal dari opsen secara berkala dan mudah diakses publik, tanpa kedua langkah ini, menurut Aditya, kekosongan informasi akan diisi spekulasi, hoaks, dan gerakan sosial seperti ajakan menunda pembayaran pajak yang justru merugikan kepentingan publik jangka panjang.
Aditya juga menyarankan bahwa praktik terbaik yang bisa diadopsi daerah untuk meredam gejolak adalah membuka data anggaran berbasis program, misalnya, alokasi opsen untuk perbaikan jalan sepanjang X kilometer, jumlah anggaran untuk kampanye keselamatan lalu lintas, atau persentase yang dialokasikan untuk subsidi transportasi publik. Laporan tersebut harus disertai indikator kinerja dan audit independen sehingga masyarakat dapat menilai apakah anggaran dana benar‑benar digunakan sesuai tujuan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan pengawasan masyarakat sipil perlu diperkuat agar setiap dugaan penyalahgunaan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.
Aditya juga menghimbau warga yang merasa keberatan, langkah paling bijak bukan sekadar menunda pembayaran, karena menunda dapat menimbulkan sanksi administratif dan menambah beban di kemudian hari, melainkan menuntut keterbukaan melalui saluran resmi, meminta penjelasan ke kantor Samsat, DPRD daerah, Bapenda Provinsi atau memanfaatkan hak akses informasi publik. Gerakan sosial yang menuntut audit publik dan klarifikasi kebijakan akan lebih efektif jika disertai data, contoh perhitungan, dan tuntutan konkret tentang transparansi penggunaan anggaran.
- Advertisement -
Akhirnya, opsen sebagai instrumen fiskal bisa menjadi alat yang berguna untuk memperkuat pelayanan publik jika diterapkan dengan akuntabilitas. Untuk itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat, menyediakan edukasi yang mudah dipahami, mempublikasikan rencana dan realisasi penggunaan dana, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat. Tanpa langkah‑langkah tersebut, kekhawatiran yang muncul di warung kopi dan linimasa media sosial akan terus membesar dan merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Advertisement -
®Pitut Saputra

