Polsek Cinangka Diperiksa Propam Terkait Dugaan Penolakan Pendampingan Bos Rental Mobil

Chanel7.id - ©By. Editor Published Januari 3, 2025

2 Min Read

Bagikan Berita

CILEGON, CHANEL7.ID – Polsek Cinangka menjadi sorotan publik usai viral nya kabar dugaan penolakan pendampingan terhadap IA (48), bos rental mobil yang tewas di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak pada Kamis (2/1). Menanggapi hal tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri turun tangan untuk memeriksa Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, beserta tiga anggota lainnya.

“Iya, masih dilaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi oleh internal Propam. Ada empat orang, termasuk Kapolsek, yang diperiksa,” ujar Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, Jumat (3/1/2025).

Kemas menegaskan bahwa pihak Polsek Cinangka tidak menolak memberikan pendampingan, melainkan meminta korban untuk melengkapi administrasi dengan membuat laporan polisi terlebih dahulu. “(Mereka) bukannya menolak laporan, tetapi melengkapi laporan, karena ada upaya paksa penyitaan dan lain-lain,” tambahnya.

Kronologi Kejadian

- Advertisement -

Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa IA bersama rekan-rekannya datang ke Polsek Cinangka pada Kamis (2/1) sekitar pukul 03.10 WIB untuk meminta bantuan pendampingan terkait penarikan mobil yang diduga digelapkan. Namun, IA tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas yang menjadi dasar permintaan pendampingan tersebut.

Brigadir Deri, anggota piket yang bertugas saat itu, menghubungi AKP Asep untuk meminta petunjuk. Asep pun memberikan arahan agar pendampingan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. “Silakan beri pemahaman kepada yang bersangkutan agar tidak salah paham, dan jangan sampai upaya kita melanggar hukum,”ujarnya.

Setelah diberi penjelasan mengenai perlunya laporan resmi sebagai dasar pendampingan, IA dan rekan-rekannya memutuskan untuk pergi menuju arah Cilegon.

Klarifikasi Pihak Kepolisian

AKP Asep menegaskan bahwa tidak ada penolakan terhadap permintaan bantuan. Menurutnya, pihak kepolisian hanya memastikan bahwa setiap tindakan pendampingan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah agar tidak menyalahi aturan hukum.