KLATEN, CHANEL7.ID – Joglo Latar Tjokro menjadi saksi pertemuan lintas sektor yang menegaskan komitmen bersama dalam pengembangan eco tourism di Desa Cokro. Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini menghadirkan akademisi, pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha desa, serta perwakilan kementerian untuk merumuskan langkah strategis berkelanjutan yang menggabungkan pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan produk wisata desa (29/04/2026).
Edi Kurniawan narasumber perwakilan dari Unnes menegaskan bahwa program diseminasi pengabdian masyarakat yang dimulai sejak 2024 telah berlanjut hingga 2026 dengan tahapan yang jelas. “Inisiasi pembentukan desa wisata rintisan telah mendapat pengakuan pemerintah kabupaten melalui Surat Keputusan pada 2024, tahun berikutnya fokus pada branding dan promosi, dan pada 2026 ini kami menitikberatkan pada standarisasi pendampingan,” ujarnya. Edi menekankan bahwa pendekatan akademis Unnes bukan sekadar kajian, melainkan pendampingan implementasi agar intervensi relevan dan berkelanjutan.
Oneng Setyo Harini Perwakilan dari Kementerian Pariwisata menyoroti perubahan preferensi wisatawan modern. “Wisatawan kini mencari pengalaman yang kaya, storytelling, aktivitas edukatif, dan kegiatan keluarga. Keberhasilan bukan hanya soal jumlah pengunjung, tetapi juga kualitas kunjungan yang mendorong kunjungan ulang,” katanya. Ia mendorong perancangan paket wisata yang variatif, mulai paket setengah hari hingga paket menginap, agar pengalaman pengunjung lebih terstruktur dan bernilai sehingga bisa memantik kunjungan berulang.
Dwi Murwanti Kepala Bidang Pariwisata perwakilan Disbudporapar (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata) Kabupaten Klaten, menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung infrastruktur dan standarisasi pendukung desa wisata. “Kami membuka peluang sertifikasi profesi bagi pemandu wisata dan siap memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar,” kata Dwi. Ia juga mengingatkan konteks politik menjelang 2027, meminta agar pembangunan pariwisata tetap terjaga dari dinamika politik sehingga kesinambungan program tidak terganggu.
- Advertisement -
Dalam FGD, peran pemerintah kecamatan dan desa ditegaskan sebagai koordinator dan pelaksana kebijakan lokal. Kepala Desa Cokro dan perangkat desa diposisikan sebagai pelaksana utama program, sementara BABINSA dan BABINKAMTIBMAS menjamin keamanan dan ketertiban destinasi. Ketua BPD dan pendamping desa berfungsi sebagai pengawas tata kelola dan fasilitator program, sedangkan Ketua PKK diharapkan menjadi motor pemberdayaan keluarga dan komunitas.
Kelompok pengelola destinasi seperti Ketua Pokdarwis Tjakrawala dan Ketua BUMDES Tirta Kencana disebut sebagai ujung tombak pengelolaan destinasi dan penggerak ekonomi lokal. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan rekomendasi teknis menjadi praktik pengelolaan yang inklusif dan berkelanjutan.
FGD yang dipandu Amidi perwakilan dari Unnes memusatkan pembahasan pada empat unsur utama pengembangan pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia, produk wisata, serta tata kelola dan pembiayaan. Narasumber Unnes menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam program Diseminasi pengabdian masyarakat ini, untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan manfaat ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Temuan lapangan yang diungkap peserta FGD meliputi beberapa isu krusial, kondisi infrastruktur yang masih memerlukan perbaikan, kapasitas sumber daya manusia lokal yang belum memadai, kebutuhan model bisnis BUMDes yang berkelanjutan, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, serta perlunya antisipasi risiko dampak lingkungan sejak tahap perencanaan. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi strategis yang disusun bersama.
Berdasarkan hasil diskusi, FGD merekomendasikan penyusunan rencana aksi terpadu jangka pendek dan menengah dengan pembagian tugas yang jelas antar pemangku kepentingan sehingga setiap program memiliki penanggung jawab dan indikator keberhasilan, prioritas diberikan pada perbaikan infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, dan penanda lokasi untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, disertai peluncuran program intensif pelatihan dan pendampingan bagi pemandu wisata, pelaku ekonomi kreatif, dan pengelola BUMDes agar kapasitas layanan, manajemen usaha, dan keterampilan pemasaran lokal meningkat, serta pengembangan produk wisata berbasis kearifan lokal, agro ekowisata, eduwisata, kesenian tradisional, dan produk ekonomi kreatif, sebagai daya tarik utama yang memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus menjaga warisan budaya.
- Advertisement -
Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, FGD merekomendasikan skema pembiayaan dan insentif bagi BUMDes dan usaha mikro termasuk akses modal, pembinaan bisnis, dan mekanisme bagi hasil yang adil, serta penerapan mekanisme monitoring lingkungan dan sosial secara berkala untuk mengevaluasi dampak dan mitigasi risiko, sebagai langkah implementasi disepakati pembentukan tim kerja lintas sektor, pelaksanaan workshop teknis bersama Unnes dan kementerian, survei cepat kondisi infrastruktur, penyusunan proposal pendanaan, dan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar rekomendasi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang partisipatif dan berkelanjutan.
Unnes menegaskan arah pengembangan Desa Cokro ke konsep eduwisata untuk menargetkan segmen pengunjung yang mencari pengalaman edukatif. Edi Kurniawan menyatakan, “Standarisasi kelompok pengelola, objek eduwisata, kesenian, dan produk lokal menjadi fokus agar kunjungan lebih berkualitas dan lama tinggal pengunjung meningkat.” Pendekatan ini diharapkan memperkuat nilai tambah ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
FGD di Joglo Latar Tjokro menegaskan bahwa pengembangan eco tourism Desa Cokro bukan sekadar proyek pariwisata, melainkan upaya pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat.
- Advertisement -
Keberhasilan inisiatif ini bergantung pada konsistensi implementasi rencana aksi yang partisipatif, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya alam dan budaya setempat. Para pihak yang hadir sepakat bahwa sinergi, komitmen, dan kesinambungan pendampingan menjadi kunci agar Desa Cokro dapat berkembang menjadi desa wisata percontohan yang berkelanjutan.
( Pitut Saputra )
About Author
