Chanel 7Chanel 7
  • Beranda
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Edukasi
    • Politik
    • Agama
    • Hukum
    • Pemerintah
    • TNI
    • Opini
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
    • Entertaiment
    • Kesehatan
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Wisata
    • Olahraga
  • Streaming Video
Cari...
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Pengelolaan PADesa Di Kabupaten Cirebon Sejak 2016: Antara Asas Kepentingan Umum Atau Tunjangan Insentif Aparatur Desa?
Share
Notification Show More
Chanel 7Chanel 7
  • Beranda
  • Berita
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
  • Streaming Video
Cari...
  • Beranda
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Edukasi
    • Politik
    • Agama
    • Hukum
    • Pemerintah
    • TNI
    • Opini
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
    • Entertaiment
    • Kesehatan
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Wisata
    • Olahraga
  • Streaming Video
Follow US
© PT Media Chanel Online
Chanel 7 > Opini > Pengelolaan PADesa Di Kabupaten Cirebon Sejak 2016: Antara Asas Kepentingan Umum Atau Tunjangan Insentif Aparatur Desa?
Opini

Pengelolaan PADesa Di Kabupaten Cirebon Sejak 2016: Antara Asas Kepentingan Umum Atau Tunjangan Insentif Aparatur Desa?

Chanel7.id
Chanel7.id  - ©By.Redaksi Published Maret 2, 2025
Share
4 Min Read
Compress 20250302 060946 6196
Photo Ilustrasi, Oleh, Hadiyanto (Chanel7.id) Jika dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan PADesa bisa semakin meluas dan berpotensi menghambat pembangunan desa yang seharusnya dinikmati oleh seluruh warga.
SHARE
Bagikan Berita

CIREBON, CHANEL7.ID – Pengelolaan dan penggunaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Cirebon sejak tahun 2016 seharusnya berorientasi pada kepentingan umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 72, 77, 87, 88, 89 dan 90 Undang-Undang Desa Tahun 2014 beserta perubahannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum maksimal memprioritaskan asas kepentingan umum dalam pemanfaatan kekayaan asli desa, sehingga manfaatnya lebih condong kepada kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan TKD adalah pemberian tunjangan insentif tambahan kepada aparatur pemerintah desa. Pemberian tunjangan ini kerap kali tidak mempertimbangkan aturan dalam Pasal 72 dan Pasal 77 UU Desa Tahun 2014, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi dan dinamika di tengah masyarakat.

Read More

Chanel7.id 3 13
Mayday dan Perjuangan Pekerja Lintas Sektor
Upaya Sadar Pria Dalam Perencanaan Keluarga
Praktisi Hukum Rembang Ingatkan Bahaya ASN Pimpin Ormas
Catatan Kecil Warga Untuk Polri Terkait Upaya Memulihkan Wibawa Institusi

Pemerintah desa sering kali berdalih bahwa pemberian tunjangan insentif tambahan tersebut telah mengacu pada regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta peraturan turunannya di tingkat kabupaten/kota. Namun, permasalahan ini tetap menjadi perdebatan yang pelik dan menimbulkan pro dan kontra.

Dilarang Mengesampingkan Asas Kepentingan Umum dalam Pengelolaan TKD:

- Advertisement -

Persoalan utama yang perlu dikaji lebih dalam adalah apakah pemberian tunjangan insentif tambahan kepada aparatur desa yang bersumber dari TKD sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku??? Jika tidak dikaji dengan cermat, hal ini dapat berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang berkepanjangan termasuk penanganan kasus PADesa.

Sejak adanya anggaran yang di gelontorkan ke desa yang bersumber dari APBN dan APBD, seharusnya desa lebih mengutamakan asas kepentingan umum dalam pengelolaan PADesa. Namun, kenyataannya, tidak sedikit desa yang berpotensi memonopoli pengelolaan TKD dengan alasan untuk pemberian tunjangan insentif tambahan bagi aparatur desa. Praktik semacam ini tentu dapat merugikan masyarakat, karena seharusnya TKD dikelola secara transparan dan digunakan untuk kemaslahatan warga desa sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Desa Tahun 2014 beserta perubahannya.

Menerapakan Regulasi Pengelolaan PADesa Masih Banyak yang Keliru?
Regulasi dari Kementerian Dalam Negeri dan peraturan pemerintah beserta turunannya yang mengatur pemberian tunjangan insentif tambahan bagi aparatur desa dari sumber PADesa memang masih memiliki banyak celah. Salah satu persoalan utama dalam penerapannya adalah administrasi pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Terkait tunjangan insentif tambahan yang di peruntukan aparatur pemerintah desa yang bersumber dari TKD, pemerintah desa harus lebih berhati-hati dalam mengelola TKD agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah dan masyarakat juga harus diperkuat agar kebijakan desa tetap berorientasi pada kepentingan umum sesuai amanat Pasal 72 dan Pasal 77 UU Desa Tahun 2014.

Jika dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan PADesa bisa semakin meluas dan berpotensi menghambat pembangunan desa yang seharusnya dinikmati oleh seluruh warga, bukan hanya segelintir kelompok tertentu. Oleh karena itu, reformasi dalam pengelolaan PADesa, khususnya yang bersumber dari TKD, perlu dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

- Advertisement -

Selain itu, pihak terkait atau aparat penegak hukum harus lebih berfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta peraturan turunannya di tingkat kabupaten/kota. Namun, dalam menangani kasus PADesa, pihak terkait tidak boleh mengesampingkan Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Desa Tahun 2014 beserta perubahannya.

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kedudukan regulasi terkait pemberian tunjangan insentif tambahan bagi aparatur desa, mulai dari Permendagri dan peraturan turunannya di tingkat kabupaten/kota hingga Undang-Undang Desa Tahun 2014 beserta perubahannya.

 

- Advertisement -

 

©Disclaimer : Artikel Ini Berdasarkan Riset Dan Pendapat Penulis.

 

®Hadiyanto

About Author

Chanel7.id

Chanel7.id

See author's posts

TAGGED: PADesa, Provinsi Jawa Barat Indonesia
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link
Reaksi Pemirsa
Love0
Sad0
Happy0
Surprise0
Sleepy0
Cry0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Compress 20250301 185632 2666 Usaha Anak Eks Pejabat Pajak Diduga Dana Dari Korupsi
Next Article Compress 20250302 191717 7297 BPJS Kesehatan Menunggak 38 Miliar, Praktisi Hukum Sebut Berpotensi Pidana
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

- Advertisement -

Follow

3.45M Like
34.92M Follow
123.4k Follow
193.5k Subscribe

Latest News

Compress 20261121 220037 7446
Meriah! Puskesmas Bandar Siantar Gelar Lomba Senam Lansia dan Senam Kreasi, Dorong Masyarakat Hidup Sehat
Daerah November 21, 2026
IMG 20261121 173638
Muda Bergerak Bumi Berdampak: Grevora 2026 Gerakkan Anak Muda Sragen Jaga Bumi Sejak Dini
Daerah November 21, 2026
IMG 20261121 WA0107
Proyek Bangunan Disorot, Camat Tangerang Didesak Buka Suara
Berita November 21, 2026
Compress 20261121 035818 8440
KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus, Tiga Petugas Terluka dan Lokomotif Mengeluarkan Percikan Api
Peristiwa November 21, 2026

Baca Juga

Chanel7.id 3 13
Opini

Mayday dan Perjuangan Pekerja Lintas Sektor

Mei 1, 2026 248 Views
IMG 20260414 WA0007
Opini

Upaya Sadar Pria Dalam Perencanaan Keluarga

April 13, 2026 8k Views
Compress 20260301 195423 3790
Opini

Praktisi Hukum Rembang Ingatkan Bahaya ASN Pimpin Ormas

Maret 1, 2026 9.1k Views
Compress 20260223 233212 2769
Opini

Catatan Kecil Warga Untuk Polri Terkait Upaya Memulihkan Wibawa Institusi

Februari 23, 2026 5.5k Views
Previous Next
Iklan
Iklan
Iklan

Media Chanel7.id & Chanel7.id/news, Diterbitkan Oleh PT Media Chanel Online, Adalah Portal Berita Nasional Dan Internasional, Bahkan Sampai ke Daerah, Yang Ada Diseluruh Indonesia.

Informasi Tentang Kami Silahkan Klik :

Email

Untuk Informasi Dan Layanan Lainnya Tentang Kami Klik Kontak Kami 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
Koperasi Ikhlas Jaya Mandiri
Chanel 7Chanel 7
Follow US

©By. PT Media Chanel Online

  • Tentang Kami
  • ⚪Redaksi
  • Advertorial
  • Contact Us
  • Terms & Condition
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Forget Password

Register Lost your password?