SURAKARTA, CHANEL7.ID
Pemerintah Kota Surakarta memperkuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menegaskan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, ketika membuka Workshop Sosialisasi Pemilahan Sampah Organik dan Bimbingan Teknis 10 Program Pokok PKK yang diselenggarakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Surakarta di Kantor Kelurahan Manahan. Kegiatan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membangun budaya pengelolaan sampah dari hulu melalui pemberdayaan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat (06/08/2026).
Dalam sambutannya, Respati Ardi menekankan bahwa persoalan sampah harus diselesaikan dari sumbernya, bukan semata mengandalkan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik sejak di rumah merupakan solusi yang lebih efektif untuk mengurangi timbulan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. “Saya yakin kalau gerakan ini dimulai dari ibu-ibu, tingkat keberhasilannya tinggi. Ibu-ibu adalah pelaku utama yang akan memberi contoh kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, TP-PKK harus menjadi garda terdepan mengubah paradigma pengelolaan sampah, dari yang sebelumnya kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan sejak dari hulu,” ujarnya.
Read More
Pemerintah Kota Surakarta menempatkan Tim Penggerak PKK sebagai mitra strategis dalam upaya perubahan perilaku tersebut. TP-PKK dianggap memiliki jaringan luas hingga tingkat keluarga dan lingkungan RT/RW, sehingga mampu menjadi motor penggerak sosialisasi dan praktik pemilahan sampah di rumah tangga. Workshop yang digelar di Manahan tidak hanya memberikan materi teknis pemilahan, tetapi juga praktik pengolahan sampah organik menjadi produk bernilai seperti kompos dan pupuk cair, serta strategi pemasaran hasil olahan berbasis komunitas.
Respati mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas TPA saja tidak cukup jika pola konsumsi dan kebiasaan pembuangan sampah masyarakat tidak berubah. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan persoalan sampah sebagai tanggung jawab bersama. “Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ini pekerjaan bersama. Mari kita bergotong royong agar tidak mewariskan persoalan sampah kepada anak cucu kita,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa solusi berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif warga, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
Selain aspek lingkungan, Pemkot Surakarta juga melihat pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi. Sampah organik yang dipilah dengan baik memiliki potensi diolah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pupuk organik, pupuk cair, dan bahan baku kompos yang dapat dipasarkan. “Darurat sampah ini harus bisa menjadi rupiah. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair, kompos, maupun produk lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Respati. Untuk mendorong inisiatif tersebut, Pemkot telah mengalokasikan sebagian Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) untuk mendukung kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
Pendanaan melalui DPK dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok pengelola sampah, pelatihan teknis, pembelian peralatan sederhana, serta pengembangan sarana pemasaran produk olahan. Pemerintah juga berkomitmen membangun ekosistem yang mendukung pemasaran hasil olahan sampah masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi sirkular.
Edukasi menjadi fokus utama dalam program yang digulirkan. Workshop sosialisasi dan bimbingan teknis diarahkan untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang sampah, dari sekadar barang yang dibuang menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Materi yang disampaikan meliputi teknik pemilahan di rumah, pengurangan sampah melalui perubahan pola konsumsi, serta cara mengolah limbah rumah tangga menjadi produk berguna. Kolaborasi antara pemerintah, TP-PKK, komunitas lingkungan, dan pemangku kepentingan lain dianggap kunci agar pesan dan praktik ini dapat menyebar luas dan berkelanjutan.
Harapan jangka panjang dari program ini adalah terciptanya Surakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan semakin banyak keluarga yang menerapkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah, diharapkan timbulan sampah yang masuk ke TPA berkurang signifikan, kualitas lingkungan meningkat, dan ekonomi lokal mendapatkan nilai tambah dari produk olahan sampah. Respati menutup sambutannya dengan mengajak seluruh warga untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan kolektif. “Mari kita jadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan kolektif. Dengan gotong royong, kita bisa mewujudkan Surakarta yang bersih dan tidak mewariskan persoalan sampah kepada generasi mendatang,” pungkasnya.
Program pemilahan sampah berbasis keluarga yang diperkuat melalui TP-PKK ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di kelurahan lain, sehingga upaya pengelolaan sampah di Surakarta berjalan terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan.
@ Pitut Saputra
About Author
