YOGYAKARTA, CHANEL7.ID – Ramai Beredar Di WAG pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto yang tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataannya tentang Wartawan Bodrek dan LSM yang dianggap mengganggu Kepala Desa (02/02/2025)
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Yandri menyebutkan bahwa LSM dan Wartawan “Bodrex” kerap meminta uang kepada Kepala Desa, bahkan nilainya mencapai Rp.1 juta per hari, Ia kemudian meminta Kepolisian dan Kejaksaan untuk menertibkan dan menangkap LSM dan Wartawan yang dianggap mengganggu tersebut, hal ini tentu mengundang Pro dan Kontra di tataran para awak media dan LSM, sebab pernyataan tersebut seolah dipukul rata bahwa kedua profesi tersebut bermasalah.
Read More
Pernyataan Yandri tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan jurnalis dan aktivis LSM, mereka menilai pernyataan Yandri sebagai penghinaan terhadap demokrasi dan kebebasan pers.
“Sebagai wartawan, saya merasa sangat terhina dengan pernyataan Menteri Yandri, kami berjuang untuk mengawasi dan mengawal kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, bukan untuk meminta uang,” papar salah seorang jurnalis.
Hingga saat ini, Mentri Yandri belum memberikan klarifikasi atas pernyataan’nya, dan pernyataan tersebut telah memicu kemarahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat serta menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan pers dan demokrasi.
Ketua Pewarta Nusantara Independent (PTNI), M. Arifin menyebutkan bahwa “Pernyataan Yandri adalah bentuk penghinaan “brutal” terhadap wartawan dan LSM yang berjuang untuk melakukan kontrol sosial mengawasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.” ujarnya
lebih lanjut disampaikan “Apalagi banyak terjadi oknum pejabat kepala desa yang terindikasi melakukan penyelewengan terkait Dana Desa dan banyak lagi yang lain, Dia lupa bahwa tanpa wartawan dan LSM, kebusukan di pemerintahan akan semakin parah, atau mungkin justru itu yang dia inginkan? agar korupsi dan ketidakadilan terus berjalan tanpa ada yang mengawasi?,” sindir M. Arifin tajam.
“Yandry harus mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut, dan harus segera minta maaf secara terbuka atas statementnya yang menilai seolah-olah semua wartawan abal-abal,” tandasnya.
Kemarahan para jurnalis dan aktivis LSM kini semakin membesar, mereka tidak hanya menuntut permintaan maaf, tetapi juga mendesak agar Presiden Prabowo mempertimbangkan posisi Yandri Susanto sebagai Menteri “Yandry, jangan mentang-mentang anda pejabat, terus anda diam dan anti kritik, jangan seperti banci,” tegasnya.
Kini, publik menunggu apakah Yandri Susanto akan bertanggung jawab atas ucapannya atau justru berlindung di balik ketiak kekuasaan’nya,Jika ia tetap diam, maka semakin jelas bahwa pejabat seperti dia tidak lebih dari simbol kesombongan dan anti-demokrasi di negeri ini.”pungkasnya.
®Pitut Saputra
About Author
