SUMUT, CHANEL7.ID – Kunjungan kerja (Kunker) Ketua Satgas Direktorat Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK RI Wilayah 1,”Maruli Tua Manurung dalam rangka pencegahan korupsi di Simalungun menyampaikan ada 2 agenda penting yang dilalukan saat itu.
Yang pertama,dalam rangka mencegah korupsi terkait dengan Administrative Corruption dan Petty Corruption dalam meningkatkan indeks perilaku anti korupsi yang banyak di ukur dari unit-unit pelayanan publik.
Read More
Hal ini di sampaikan nya kepada awak media saat di wawancara di Kantor Bupati Simalungun pada saat pelaksanaan kunjungan kerja pada,”Kamis (12/10/2023).
Tampak hadir bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga beserta Wakil H.Zonny Waldi dan Sekda Esron Sinaga dan juga beberapa pimpinan OPD di jajaran Pemkab Simalungun.
Dalam kesempatan itu,juga Maruli menyampaikan diri nya bersama Wakil bupati dan Sekda maupun beberapa kepala perangkat daerah meninjau langsung pelayanan publik di Dinas Dukcapil,Pendidikan,Kesehatan, PTSP dan PUTR dalam rangka memastikan bahwa pelayanan publik tersebut apa sudah di dukung dengan standard pelayanan supaya masyarakat mempunyai pegangan seperti apa syarat nya,berapa waktu nya,berapa biaya nya dan bagaimana pelayanan publik nya.,”kata nya.
Ke dua, di sebutkan memastikan bahwa bukan hanya pelayanan publik saja dilaksanakan secara profesional,tetapi juga meminimalisir praktek-praktek korupsi khususnya Gratifikasi atau Pungli.
Kemudian yang ke tiga,mendorong supaya pelayanan publik yang diselenggarakan itu di dukung dengan SDM dan anggaran yang cukup untuk mencegah korupsi.
“Dan yang di pack sudah di pantau cukup baik khususnya di Dinas Dukcapil dalam pelayanan nya dan juga di Dinas lain,”ujar nya.
Yang kedua,di sebutkan nama nya Piloting,Piloting dikatakan program pemberantasan korupsi.
Untuk di Sumatera utara menurut nya ada 2 daerah Simalungun dan Nias barat dalam rangka semakin meningkatkan Piloting khusus nya sistem pencegahan korupsi yang pasti nanti dampak nya untuk masyarakat.
“Tadi ada 5 area yang kita dorong,pertama khusus terkait pengadaan barang dan jasa.
“Memang kita dorong supaya di optimalkan penggunaan atau metode Purchasing di minimalisir pengadaan-pengadaan langsung yang umum nya memecah,”jelas nya.
“Lalu yang kedua penganggaran APBD,ketiga kita perkuat pengawasan dari APIP,keempat dimana menajemen ASN supaya meminimalisir untuk praktik-praktik jula beli jabatan,kelima terkait dengan tata kelola desa dan barang milik daerah.
“Yang jelas, pelayanan publik di Simalungun ini semakin profesional dan semakin dirasakan manfaat nya oleh masyarakat,dan semakin minim praktik-praktik korupsi khusus nya Suap, Gratifikasi Pungli.”pungkas Maruli.
®Pariaman S
About Author
