Chanel 7Chanel 7
  • Beranda
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Edukasi
    • Politik
    • Agama
    • Hukum
    • Pemerintah
    • TNI
    • Opini
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
    • Entertaiment
    • Kesehatan
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Wisata
    • Olahraga
  • Streaming Video
Cari...
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Skandal Bengkok Setu Kulon: Sekdes Diduga Biang Masalah, 70% Hak Masyarakat Patut Diduga Digasak Oknum Aparatur Desa Sejak 2015
Share
Notification Show More
Chanel 7Chanel 7
  • Beranda
  • Berita
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
  • Streaming Video
Cari...
  • Beranda
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Edukasi
    • Politik
    • Agama
    • Hukum
    • Pemerintah
    • TNI
    • Opini
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
    • Entertaiment
    • Kesehatan
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Wisata
    • Olahraga
  • Streaming Video
Follow US
© PT Media Chanel Online
Chanel 7 > Opini > Skandal Bengkok Setu Kulon: Sekdes Diduga Biang Masalah, 70% Hak Masyarakat Patut Diduga Digasak Oknum Aparatur Desa Sejak 2015
Opini

Skandal Bengkok Setu Kulon: Sekdes Diduga Biang Masalah, 70% Hak Masyarakat Patut Diduga Digasak Oknum Aparatur Desa Sejak 2015

Chanel7.id
Chanel7.id  - ©By.Redaksi Published Juli 19, 2025
Share
6 Min Read
Compress 20250719 071559 9369
Ilustrasi Photo Oleh, Hadiyanto (Chanel7.id)
SHARE
Bagikan Berita

CIREBON, CHANEL7.ID – Pendapatan Asli Desa (PADesa) semestinya menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, terindikasi penyimpangan dalam pengelolaan PADesa yang bersumber dari Tanah Kas Desa (TKD) khususnya tanah bengkok semakin menguat adanya pelanggaran serius dan patut diduga telah berlangsung sejak tahun 2015 hingga kini.

Berdasarkan ketentuan regulatif, minimal 70% dari PADesa hasil pemanfaatan TKD harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan sosial. Sementara itu, maksimal 30% dapat digunakan untuk tunjangan insentif tambahan aparatur desa, itupun dengan syarat tercatat dalam APBDes dan disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan dijadikan Perdes dan Perwu.

Read More

Chanel7.id 3 13
Mayday dan Perjuangan Pekerja Lintas Sektor
Upaya Sadar Pria Dalam Perencanaan Keluarga
Praktisi Hukum Rembang Ingatkan Bahaya ASN Pimpin Ormas
Catatan Kecil Warga Untuk Polri Terkait Upaya Memulihkan Wibawa Institusi

Namun, kenyataan di lapangan justru memperlihatkan pola pengelolaan menyimpang. Oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Setu Kulon patut diduga terlibat lingkaran aktor dalam praktik monopoli dan dugaan pembiaran penyalahgunaan TKD sejak 2015. Hasil pendapatan bengkok yang sejatinya milik masyarakat mutlak 70%, justru berubah menjadi “ perebutan” untuk menambah tunjangan insentif tambahan aparatur desa dengan pembagian yang ugal-ugalan dan tidak beraturan, bahkan dugaan tersebut hingga 100% bersumber dari bengkok digasak oknum aparatur desa dengan cara di bagi-bagi tanpa beraturan sehingga tanpa menyisakan hak untuk masyarakat menikmati bengkok melalui program-program sebagaimana mestinya menerima 70% setiap tahunnya.

Bengkok Jadi Rebutan, Rakyat Jadi Korban:
Bukan rahasia lagi di tengah masyarakat Setu Kulon bahwa tanah bengkok kini menjadi ajang rebutan tunjangan oleh para aparatur desa. Fungsi sosial TKD lumpuh, karena tidak lagi diarahkan untuk kebutuhan publik. Warga tidak pernah merasakan manfaat nyata dari PADesa, bahkan tidak mengetahui secara transparan berapa hasil sewa atau garapan dari tanah bengkok desa mereka.

- Advertisement -

Ironisnya, pengelolaan ini terus terjadi tanpa kontrol dan pertanggungjawaban terbuka, sehingga diduga kuat ada praktik abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang) dan kemungkinan terjadi pelanggaran hukum yang sistematis dan terstruktur sejak adanya dana desa.

Apabila Penggunaan PADesa secara tidak sah dan tidak adil sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika benar 100% hasil bengkok dijadikan tunjangan insentif tambahan aparatur desa, maka bukan hanya melanggar ketentuan batas maksimal 30%, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi sesuai UU No. 20 Tahun 2001.

Lebih dari itu, kondisi ini bisa berpotensi mencerminkan pengkhianatan terhadap asas keadilan sosial dan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Warga tidak hanya kehilangan hak ekonominya, tetapi juga diputus dari akses terhadap informasi dan partisipasi pembangunan sumber daya manusia.

Masyarakat Desa Setu Kulon berhak mendapatkan kejelasan, dan negara memiliki kewajiban menghadirkan keadilan. Pemerintah Kecamatan Weru, DPMD , Inspektorat Daerah, dan aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan TKD Setu Kulon, khususnya aliran penggunaan bengkok sejak tahun 2015 hingga saat ini yang patut diduga terindikasi penyalahgunaan yang serius.

Jika terbukti terjadi penyelewengan, maka penerima aliran anggaran yang bersumber dari bengkok harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang tegas dan transparan serta kepastian hukum.

- Advertisement -

Dugaan skema dan sistematis serta masif terhadap indikasi perampasan hak masyarakat melalui manipulasi PADesa di Setu Kulon yang bersumber dari Tanah Kas Desa khususnya bengkok tidak boleh lagi dibiarkan sehingga berpotensi semakin besar kerugian masyarakat yang tidak menikmati program-program yang bersumber dari PADesa khususnya bengkok sebesar 70% tiap tahunnya.

Dugaan penyalahgunaan tanah bengkok di Desa Setu Kulon merupakan potret gelap pengelolaan keuangan desa yang mesti dibongkar hingga ke akar. Ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal hak dasar masyarakat atas sumber daya bersama. Bila negara ingin hadir, maka inilah saatnya kita menyikapi persoalan yang sudah lama tidak tersentuh hukum.

Selain skandal bengkok, Jurnalis Chanel7.id juga akan mengulas seluruh sumber-sumber yang bisa menjadi PADesa sperti dari TKD dan Bumdes serta pendapatan lainya yang sah.

- Advertisement -

Mewaspadai Oknum Berkamuflase:
Dalam upaya membongkar dugaan praktik kejahatan terhadap PADesa di Desa Setu Kulon, berbagai rintangan tak dapat dihindari. Salah satu tantangannya diantaranya adalah kehadiran oknum yang secara diam-diam menyusup ke tengah perjuangan masyarakat, berpura-pura peduli, namun sejatinya hanya ingin mengambil keuntungan pribadi.

Mewaspadai oknum ini biasanya mulai menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dengan menggiring opini, tampil sebagai “penyelamat rakyat”, dan menyusup dalam forum-forum diskusi atau investigasi warga. Mereka menggunakan momentum publik bukan untuk memperjuangkan keadilan, melainkan untuk memperluas pengaruh politik jorok atau mencari panggung demi citra personal.

Dengan retorika populis dan gestur seolah-olah berpihak pada masyarakat, mereka menyamarkan ambisinya yang haus pengakuan bak pahlawan kesiangan, datang bukan untuk membela kebenaran, melainkan untuk mencari validasi publik dan memperkeruh proses pengungkapan fakta. Jika tidak diwaspadai, mereka bisa menjadi penghambat dan pembela penghianat rakyat terhadap upaya membongkar dan menindak pelaku penyalahgunaan PADesa yang sesungguhnya.

 

 

©Disclaimer: Artikel ini Berdasarkan Informasi yang dihimpun berikut pendapat Penulis.

 

 

 

®Hadiyanto

About Author

Chanel7.id

Chanel7.id

See author's posts

TAGGED: Provinsi Jawa Barat, Setu Kulon
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link
Reaksi Pemirsa
Love0
Sad0
Happy0
Surprise0
Sleepy0
Cry0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Compress 20250719 070657 7805 Bongkar Skandal Bengkok Hulubanteng: 70% Hak Masyarakat dari PADesa Digasak?
Next Article Compress 20250719 144402 2515 ‎Masyarakat Dukuh Pajek Gelar Sedekah Bumi, Habib Alwi bin Syekh Assegaf Hadirkan Sholawat Penuh Hikmah
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

- Advertisement -

Follow

3.45M Like
34.92M Follow
123.4k Follow
193.5k Subscribe

Latest News

Compress 20261119 212953 3119
Perkuat Kepedulian Kemanusiaan, Kebun dan PKS Mayang PTPN IV Regional 2 Gelar Donor Darah
Daerah November 19, 2026
IMG 20261119 102825
Konvoi Keadilan Jilid 2: Bergerak Serentak Berdampak FDTOI Kembali Gulirkan 4 Tuntutan
Nasional November 19, 2026
Compress 20261117 174559 9048
Jual Beli Genset Rp9,5 Juta Berujung Polemik, Warga Burneh Minta Klarifikasi
Daerah November 17, 2026
IMG 20261117 164045
Pemkab Klaten Lepas 122 Pejuang Peparprov V Jateng 2026
Olahraga November 17, 2026

Baca Juga

Chanel7.id 3 13
Opini

Mayday dan Perjuangan Pekerja Lintas Sektor

Mei 1, 2026 246 Views
IMG 20260414 WA0007
Opini

Upaya Sadar Pria Dalam Perencanaan Keluarga

April 13, 2026 7.9k Views
Compress 20260301 195423 3790
Opini

Praktisi Hukum Rembang Ingatkan Bahaya ASN Pimpin Ormas

Maret 1, 2026 9.1k Views
Compress 20260223 233212 2769
Opini

Catatan Kecil Warga Untuk Polri Terkait Upaya Memulihkan Wibawa Institusi

Februari 23, 2026 5.5k Views
Previous Next
Iklan
Iklan
Iklan

Media Chanel7.id & Chanel7.id/news, Diterbitkan Oleh PT Media Chanel Online, Adalah Portal Berita Nasional Dan Internasional, Bahkan Sampai ke Daerah, Yang Ada Diseluruh Indonesia.

Informasi Tentang Kami Silahkan Klik :

Email

Untuk Informasi Dan Layanan Lainnya Tentang Kami Klik Kontak Kami 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
Koperasi Ikhlas Jaya Mandiri
Chanel 7Chanel 7
Follow US

©By. PT Media Chanel Online

  • Tentang Kami
  • ⚪Redaksi
  • Advertorial
  • Contact Us
  • Terms & Condition
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Forget Password

Register Lost your password?