JAKARTA, CHANEL7.ID – Pertemuan itu disebut-sebut bukan saja menyangkut urusan kabinet atau bagi-bagi kursi menteri. Lebih jauh, pertemuan itu akan menunjukkan senjakala demokrasi Indonesia ke depan, khususnya di DPR.
“Indonesia mengalami senjakala demokrasi atau Maghrib demokrasi, karena sudah senja kan Maghrib. Kalau sudah Maghrib gelap. Demokrasi kita akan gelap,” kata Direkrut Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an saat dihubungi, Jumat (4/3).
Kabar pertemuan itu belakangan kian menguat karena baik Prabowo maupun Megawati disebut-sebut sama-sama ingin bertemu. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus bahkan menyebut pertemuan sudah dijadwalkan.
Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi sinyal lain terhadap wajah demokrasi Indonesia dalam lima tahun ke depan.
- Advertisement -
PDIP hingga kini menjadi satu-satunya partai di luar Koalisi Prabowo pada Pilpres 2024 yang belum menyatakan dukungan. Sementara, empat partai yang lain, seperti PKS, NasDem, maupun PKB siap mendukung Prabowo.
Oleh karenanya, kabar pertemuan Prabowo dan Mega, apalagi telah dikuatkan Puan Maharani, kian memberi sinyal tak akan ada wajah oposisi terhadap pemerintah ke depan di DPR.
Terlebih, beberapa nama kader PDIP dan orang dekat Megawati kian santer masuk dalam bursa kabinet. Mereka antara lain, Azwar Anas, Olly Dondokambey, hingga Budi Gunawan.
“Ini bagi saya terjadi senjakala demokrasi di Indonesia. Jadi, ini enggak sehat. Selain dalam sejarah Indonesia pasca-reformasi mungkin baru kali ini sebuah pemerintahan tanpa oposisi,” kata Ali.
Anggota DPR sekaligus Wasekjen PDIP Utut Adianto mengamini bahwa fraksinya di DPR ke depan tak akan setajam atau sekeras dulu. Menurut Utut, semangat zaman telah berubah.
- Advertisement -
“Kalau kritis mungkin enggak setajam dulu. Semangat zamannya beda,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10) lalu.
Utut menyebut semua sikap dan perbuatan manusia dipengaruhi oleh semangat zaman. Dan menurutnya, sikap oposan saat ini tak lagi dihargai oleh masyarakat.
Menurutnya. masyarakat kelas bawah yang jumlahnya dominan saat ini lebih membutuhkan instant help atau pertolongan cepat.
- Advertisement -
“Semua sikap, semua tindakan itu dipengaruhi oleh semangat zaman. Semangat zaman sekarang, apakah rakyat menghargai sikap yang oposan? No. Rakyat tidak butuh itu,” kata Utut.
Di sisi lain, Utut menganggap fungsi check and balances bagi DPR tak lebih hanya term yang enak didengar di telinga dan disukai kelompok akademisi.
Faktanya, kata dia, PDIP sebagai satu-satunya partai yang belum menyatakan dukungan, bukan check and balances jika harus berhadapan dengan tujuh fraksi lain di DPR. Itu tak lebih dari dissenting opinion atau perbedaan pendapat.
“Check and balances kalimatnya enak di kuping. Tapi lapangannya ketika misalnya 7 lawan 1 atau 6 lawan 2 itu bukan check and balances, itu dissenting opinion. Doesn’t change anything. Doesn’t change anything,” kata Utut.
Sementara itu, Ali menilai bahwa masyarakat tak bisa berharap pada DPR hingga lima tahun ke depan. Begitu pula peran DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. Ala meyakini fungsi itu akan mandul.
“Jadi fungsi pengawasan akan mandul. Jadi DPR hanya punya dua kewenangan kalau begitu, yaitu budgeting dan UU. Tapi UU pun DPR hanya akan menjadi stempel bagi kekuasaan,” katanya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan check and balances adalah fungsi yang secara teori memang dimiliki DPR. Menurutnya, DPR bertugas mengawasi kebijakan dan program pemerintah.
Oleh karena itu, kata Doli, masyarakat tak perlu khawatir soal jalannya fungsi itu ke depan. Hal paling penting adalah bagaimana pemerintah ke depan bisa terus membangun dialog dan menerima kritik.
“Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir dan saya kira pasti ada komitmen di antara Pak Presiden, Pak Prabowo, dengan pimpinan partai politik,” kata Doli.
®Patrick
About Author
