JAKARTA, CHANEL7.ID – Diakui devisa hasil ekspor, Ucap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hilirisasi nikel cuma masuk 20 persen-30 persen ke Indonesia.
“Jangan mimpi devisa hasil ekspor (DHE) industri akan kembali seutuhnya ke Indonesia, contoh hilirisasi nikel, semua kreditnya kan dari luar, teknologi dari luar,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Read More
“Begitu ada hasil penjualan dan revenue, yang mereka lakukan pertama membayar pokok tambah bunga dari pinjaman mereka. Yang kembali ke kita paling tinggi 20 persen-30 persen, itu pun hanya untuk operasional,” sambung Bahlil.
Bahlil menegaskan Indonesia bisa saja menarik seluruh cuan hasil industrialisasi tersebut. Ia pun menyinggung soal pidato Presiden Joko Widodo yang selalu membanggakan nilai ekspor nikel meroket hingga Rp510 triliun.
- Advertisement -
Menurutnya, pemerintah bukan tidak mau menarik cuan dari total nilai ekspor nikel dan turunannya tersebut. Namun, Bahlil menyebut industri punya keterbatasan.
“Bukan tidak kembali karena tidak mau dibawa, bukan. Itu 30 persen-40 persen bisa kembali, tetapi selebihnya dia harus bayar pokok tambah bunga, itu untuk industri. Tapi kalau untuk tambang, penuh kembali ke Indonesia,” tegas Bahlil.
Melansir dari beberapa awak media yang mengabarkan, Ia mengatakan data yang diungkap ke publik harus jelas. Bahlil meminta masyarakat Indonesia tidak mudah terpengaruh ucapan salah satu pengamat ekonomi, meski ia tidak merinci siapa yang dimaksud.
Bahlil mencontohkan soal pengamat yang mengatakan harga nikel Indonesia hanya US$45 plus US$3, tidak sampai US$80, sehingga membuat Indonesia rugi. Ia mempertanyakan bagaimana ekonom tersebut menghitungnya.
“Macam mana cara hitungnya? Pajak ekspor kan 10 persen-15 persen, biaya logistik pengiriman US$12, logistik penguatan berapa? Kalau dihitung-hitung US$70-US$75. Masa orang enggak boleh untung US$5-US$10 untuk trading?” bebernya.
- Advertisement -
Dalam raker tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino meminta klarifikasi Bahlil soal ucapan pengamat ekonomi yang mengatakan hilirisasi nikel dinikmati negara asing. Ia mengaku tidak punya data dan kapasitas lebih sebagai ahli nikel, sehingga meminta Bahlil merinci.
“Sebenarnya ‘kue madu’ yang menikmati itu siapa? Ini tugas Pak Bahlil memastikan bahwa madunya ada di Indonesia,” tuntut Harris.
Harris paham Presiden Jokowi sudah membantah tudingan tersebut. Akan tetapi, ia skeptis soal peningkatan nilai ekspor yang terlihat besar, terlebih karena basis angka awalnya kecil.
- Advertisement -
®Patrick
About Author
