Chanel 7Chanel 7
  • Beranda
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Edukasi
    • Politik
    • Agama
    • Hukum
    • Pemerintah
    • TNI
    • Opini
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
    • Entertaiment
    • Kesehatan
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Wisata
    • Olahraga
  • Streaming Video
Cari...
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Pemprov Disorot Usai OJK Klarifikasi Status PD BKK Klaten
Share
Notification Show More
Chanel 7Chanel 7
  • Beranda
  • Berita
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
  • Streaming Video
Cari...
  • Beranda
  • Berita
    • Ekonomi
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Edukasi
    • Politik
    • Agama
    • Hukum
    • Pemerintah
    • TNI
    • Opini
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Lifestyle
    • Entertaiment
    • Kesehatan
    • Teknologi
    • Otomotif
    • Wisata
    • Olahraga
  • Streaming Video
Follow US
© PT Media Chanel Online
Chanel 7 > Daerah > Pemprov Disorot Usai OJK Klarifikasi Status PD BKK Klaten
Daerah

Pemprov Disorot Usai OJK Klarifikasi Status PD BKK Klaten

Chanel7.id
Chanel7.id  - ©By. Editor Published Februari 26, 2026
Share
5 Min Read
Compress 20260226 222910 0497
Laporan Photo Oleh, Pitut Saputra (Chanel7.id)
SHARE
Bagikan Berita

SEMARANG, CHANEL7.ID – Audiensi panas di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Tengah pada Senin, 23 Februari 2026, memunculkan gelombang kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan nasabah, tim advokasi, dan pejabat daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan secara tegas bahwa PD BKK Klaten tidak termasuk kategori bank karena tidak terdaftar di OJK maupun di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pernyataan tersebut memicu kemarahan dan kekecewaan para nasabah yang selama ini menaruh kepercayaan pada lembaga tersebut (26/02/2026).

Tim Advokasi IKAPMII, yang dipimpin oleh Marwan Kholil (Marcho) bersama M. Nuryadin (Jojon) dan Suhadi Wiyono (Toha), menuduh adanya maladministrasi dan penyesatan publik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Marcho menyoroti penggunaan nama “Bank Kredit Kecamatan” yang menurutnya menimbulkan kesan seolah-olah lembaga tersebut berstatus bank resmi. Ia mempertanyakan alasan pemerintah daerah yang membiarkan penggunaan nama tersebut sementara status regulatori lembaga itu tidak jelas.

Read More

Compress 20261121 220037 7446
Meriah! Puskesmas Bandar Siantar Gelar Lomba Senam Lansia dan Senam Kreasi, Dorong Masyarakat Hidup Sehat
Muda Bergerak Bumi Berdampak: Grevora 2026 Gerakkan Anak Muda Sragen Jaga Bumi Sejak Dini
Musdes Desa Sidojangkung Bentuk Tim P3D untuk Isi Jabatan Kepala Dusun Sidolemu
Perkuat Kepedulian Kemanusiaan, Kebun dan PKS Mayang PTPN IV Regional 2 Gelar Donor Darah

Protes atas penggunaan nama dan tuntutan transparansi, Marcho menyatakan bahwa penggunaan kata bank telah menjadi alat untuk memancing kepercayaan masyarakat. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pembodohan publik yang berujung pada kerugian warga. “Jika OJK mengatakan ini bukan bank, lalu mengapa Pemprov dan Pemda berani menggunakan nama BANK KREDIT KECAMATAN? Ini adalah pembodohan publik dan maladministrasi berat,” tegasnya di hadapan para pejabat yang hadir.

Senada dengan Marcho, Jojon dan Toha menyoroti ketiadaan audit investigasi internal yang transparan dari pihak pemerintah. Mereka menuduh adanya sikap pasif yang berpotensi menutup-nutupi fakta. Dalam pernyataannya, perwakilan IKAPMII menyebut fenomena ini sebagai tindakan yang menyerupai “maling berjamaah”, istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan dugaan kolusi dan kegagalan pengawasan yang menyebabkan kerugian publik.

- Advertisement -

Para nasabah secara bulat menolak opsi likuidasi yang menurut mereka hanya menjadi alasan untuk mengulur waktu. Sebagai alternatif penyelesaian, IKAPMII mendesak Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumamo, untuk segera mengeksekusi tiga opsi darurat yang dianggap mampu mengembalikan hak-hak nasabah dan memulihkan kepercayaan publik. Tiga opsi tersebut adalah:

1. Dana Talangan APBD sebagai solusi cepat dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat penegak hukum terkait agar langkah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Hibah Daerah sebagai kompensasi langsung bagi warga yang terdampak krisis ekonomi akibat gagalnya BUMD.
3. Konversi Utang Daerah, yakni pengakuan simpanan nasabah sebagai utang pemerintah yang wajib dibayar melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

IKAPMII menegaskan bahwa ketiga opsi ini harus disertai audit forensik dan mekanisme pengawasan yang ketat agar proses penyelesaian tidak menimbulkan masalah baru.

Sementara merespons jawaban Sekda yang hanya berjanji akan membahas usulan tersebut, IKAPMII memberikan peringatan tegas. Mereka menyatakan bahwa jika tidak ada keputusan pasti dalam waktu singkat, 6.000 nasabah beserta keluarga akan mengepung Kantor Gubernur Jawa Tengah. Pernyataan ini menambah tekanan politik terhadap Pemprov Jateng untuk segera mengambil langkah konkret.

Dalam pernyataannya, tim advokasi menegaskan bahwa kesabaran rakyat telah habis dan menuntut kepastian hukum serta pemulihan dana. “Jika dana kami tidak segera dikembalikan, kami akan pastikan roda pemerintahan di Gubernuran terhenti oleh ribuan massa nasabah yang menuntut haknya,” ujar mereka.

- Advertisement -

Kasus ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi sulit. Selain menghadapi tuntutan nasabah, Pemprov dan Pemkab Klaten juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menjelaskan dasar penggunaan nama lembaga yang menimbulkan kebingungan publik. Para pengamat menilai bahwa langkah paling mendesak adalah membuka audit investigasi yang independen, memberikan keterangan publik yang jelas, dan menetapkan mekanisme penyelesaian yang adil bagi nasabah.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Pemprov Jawa Tengah atau Pemkab Klaten yang merinci langkah konkret selain janji untuk membahas usulan. Nasabah dan tim advokasi menuntut agar pembahasan itu segera diikuti tindakan nyata, termasuk audit forensik dan keputusan yang melindungi kepentingan masyarakat.

Kasus PD BKK Klaten menjadi pengingat pentingnya kepatuhan regulasi, transparansi pengelolaan BUMD, dan perlindungan konsumen di sektor keuangan daerah. Tekanan publik yang terus meningkat menuntut jawaban cepat dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Advertisement -

 

 

 

®Pitut Saputra

About Author

Chanel7.id

Chanel7.id

See author's posts

TAGGED: Jateng, Klaten, OJK, Pemprov
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp LinkedIn Copy Link
Reaksi Pemirsa
Love0
Sad0
Happy0
Surprise0
Sleepy0
Cry0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article Compress 20260226 060058 8046 Stabilitas Pangan Cirebon, Bulog Serap 2.694 Kg Gabah Varietas Inpari 33
Next Article Compress 20260227 071039 9503 Kapolresta Cirebon Turun ke Pasar, Cek Harga Beras hingga Sosialisasi Hotline 110
Leave a comment Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

- Advertisement -

Follow

3.45M Like
34.92M Follow
123.4k Follow
193.5k Subscribe

Latest News

Compress 20261121 220037 7446
Meriah! Puskesmas Bandar Siantar Gelar Lomba Senam Lansia dan Senam Kreasi, Dorong Masyarakat Hidup Sehat
Daerah November 21, 2026
IMG 20261121 173638
Muda Bergerak Bumi Berdampak: Grevora 2026 Gerakkan Anak Muda Sragen Jaga Bumi Sejak Dini
Daerah November 21, 2026
IMG 20261121 WA0107
Proyek Bangunan Disorot, Camat Tangerang Didesak Buka Suara
Berita November 21, 2026
Compress 20261121 035818 8440
KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus, Tiga Petugas Terluka dan Lokomotif Mengeluarkan Percikan Api
Peristiwa November 21, 2026

Baca Juga

Compress 20261121 220037 7446
Daerah

Meriah! Puskesmas Bandar Siantar Gelar Lomba Senam Lansia dan Senam Kreasi, Dorong Masyarakat Hidup Sehat

November 21, 2026 3.2k Views
IMG 20261121 173638
Daerah

Muda Bergerak Bumi Berdampak: Grevora 2026 Gerakkan Anak Muda Sragen Jaga Bumi Sejak Dini

November 21, 2026 24 Views
Compress 20261121 034407 7126
Daerah

Musdes Desa Sidojangkung Bentuk Tim P3D untuk Isi Jabatan Kepala Dusun Sidolemu

November 21, 2026 7.5k Views
Compress 20261119 212953 3119
Daerah

Perkuat Kepedulian Kemanusiaan, Kebun dan PKS Mayang PTPN IV Regional 2 Gelar Donor Darah

November 19, 2026 9.8k Views
Previous Next
Iklan
Iklan
Iklan

Media Chanel7.id & Chanel7.id/news, Diterbitkan Oleh PT Media Chanel Online, Adalah Portal Berita Nasional Dan Internasional, Bahkan Sampai ke Daerah, Yang Ada Diseluruh Indonesia.

Informasi Tentang Kami Silahkan Klik :

Email

Untuk Informasi Dan Layanan Lainnya Tentang Kami Klik Kontak Kami 

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
Koperasi Ikhlas Jaya Mandiri
Chanel 7Chanel 7
Follow US

©By. PT Media Chanel Online

  • Tentang Kami
  • ⚪Redaksi
  • Advertorial
  • Contact Us
  • Terms & Condition
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
Welcome Back!

Sign in to your account

Forget Password

Register Lost your password?