CIREBON, CHANEL7.ID – Proyek pembangunan Pusat Kuliner dan Prasarana Expo Centre di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kembali menuai sorotan. Proyek bernilai fantastis Rp4.425.570.000,- yang dikerjakan oleh CV. Berkah Rahayu itu dinilai abai terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan, Ironisnya, lemahnya pengawasan dari pihak terkait membuat persoalan K3 seperti dianggap sepele. Padahal, regulasi telah jelas mewajibkan kontraktor untuk melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) serta menyusun Rencana Keselamatan Kerja (RKK) sejak awal kontrak.
Kontrak Besar, Keselamatan Terabaikan:
Berdasarkan data dari laman resmi LPSE Kabupaten Cirebon, CV. Berkah Rahayu beralamat di Dusun 01 RT 003 RW 002, Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura. Proyek ini diawasi oleh konsultan Rezfan Dirga Consultant yang berlokasi di Jalan Badranaya, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, dengan biaya pengawasan yang tidak kecil, yakni Rp252.991.200.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang memprihatinkan. Banyak pekerja terlihat tanpa APD memadai. Helm proyek, rompi, sarung tangan, hingga sepatu pelindung yang seharusnya menjadi standar justru terabaikan. Kondisi ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mempertaruhkan nyawa para pekerja.
Tanggung Jawab yang Dipertanyakan:
- Advertisement -
Dalam regulasi pengadaan barang dan jasa, baik kontraktor maupun konsultan wajib menandatangani pakta integritas, pakta komitmen keselamatan konstruksi, serta memastikan dokumen asuransi pekerja tersedia. Dengan kondisi di lapangan yang jauh dari harapan, publik wajar mempertanyakan:
• Apakah konsultan pengawas benar-benar menjalankan tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK)?
• Mengapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seolah tutup mata terhadap lemahnya penerapan K3?
• Anggaran keselamatan pekerja hanya dijadikan formalitas di atas kertas, lantas kemana anggaran tersebut?
Potensi Pelanggaran Regulasi:
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan tegas mengatur kewajiban penyedia jasa konstruksi untuk mengutamakan keselamatan kerja. Jika temuan di lapangan ini benar adanya, maka kontraktor dan konsultan berpotensi melanggar regulasi serta membuka ruang bagi pihak berwajib dan aparat penegak hukum untuk turun tangan.
Desakan Transparansi:
Proyek sebesar ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan semata, melainkan juga menjamin keselamatan setiap pekerja di lapangan. Lemahnya pengawasan dapat mencederai prinsip akuntabilitas dalam penggunaan uang negara yang sudah di terapkan dalam setiap kebutuhan termasuk K3.
- Advertisement -
Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah, khususnya PPK dan dinas teknis, untuk tidak membiarkan pelanggaran K3 terus berlanjut. Sebab jika dibiarkan, bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban di kemudian hari.
- Advertisement -
®Hadiyanto

