CIREBON, CHANEL7.ID – Sebanyak 171 desa di Kabupaten Cirebon tengah dikelilingi nuansa kegalauan setelah pemerintah pusat mengehentikan pencairan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2025 untuk kategori non-earmark. Penghentian itu usai adanya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.
Demikian disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Mulai ketika menyampaikan aspirasi dari 171 desa yang terkena imbas kebijakan PMK Nomor 81 Tahun 2025 pada Selasa, 2 Desember 2025 di kantor Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala.
Read More
Menurutnya, bahwa dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 telah mengatur dana desa (DD) tidak disalurkan sejak 17 September 2025 kemarin.
“Banyak persoalan yang sudah masuk di kegiatan APBDes. Kalau PMK itu tidak dicabut, khawatir beresiko sekali terhadap 171 desa,” kata Muali.
- Advertisement -
Ia menjelaskan dampak dari resiko akibat kebijakan PMK Nomor 81 Tahun 2025 itu salah satunya adalah berimbas terhadap pemberian honor RT/RW.
“Imbasnya terganggunya yang sudah masuk APBDes terkait dengan kegiatan- kegiatan kemasyarakatan, justru juga mungkin banyak honor yang nanti kalau tidak di cabut (PMK) berisiko terhadap roda pemerintahan desa,” ujar dia.
Walaupun begitu, pihaknya akan tetap berupaya menyuarakan aspirasi dari 171 desa yang telah terdampak PMK Nomor 81 Tahun 2025. Mereka memohon agar Kementerian Keuangan dapat mencabut kebijakan tersebut.
“Langkah pertama kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan ketua-ketua FKKC di 40 kecamatan beserta jajaran pengurus,” jelasnya.
“Dan berikutnya hasil dari kesepakatan itu, nanti dibikin berita acara musyawarah kita akan bersurat ke Bupati Cirebon, DPRD kabupaten Cirebon, Gubernur Jabar, dan langsung ke Kemenkeu untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan teman Kuwu khususnya 171 desa itu,” kata Muali melanjutkan.
- Advertisement -
Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada Menteri Keuangan agar dapat mencabut kebijakan PMK Nomor 81 Tahun 2025.
“Mudah-mudahan dengan keluhan ini bisa didengar langsung oleh Kemenkeu yang notabenenya yang memunculkan terkait dengan PMK Nomor 81 Tahun 2025 itu,” tutup Muali sambil menaruh harapan.
- Advertisement -
®Mumin
About Author
