SUMATERA UTARA, CHANEL7.ID – Praktisi muda pengembangan desa di Sumatera Utara, Darma Naibaho, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan administrasi Wakil Presiden secara bijak. Ia menilai, putusan tersebut sebaiknya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan, bukan memicu polarisasi di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Darma kepada media Channel7id, Selasa (13/10/2026). Menurutnya, penghormatan terhadap proses hukum dan putusan lembaga peradilan merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan bernegara.
Read More
Darma mengatakan, setelah putusan MK dibacakan, masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu mengalihkan perhatian dari perdebatan politik menuju upaya menjaga stabilitas sosial serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Sebagai negara hukum, kita wajib menghormati keputusan yudikatif. Kini, saatnya seluruh elemen bangsa mengalihkan fokus dari perdebatan politik praktis menuju agenda yang lebih besar, yakni menjaga stabilitas sosial dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Darma.
Ia mengingatkan agar dinamika politik setelah putusan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, polemik yang berkepanjangan berpotensi memperlebar perbedaan pandangan dan memicu polarisasi sosial.
Darma menilai, masyarakat membutuhkan kepastian, kedamaian, serta keberlanjutan pembangunan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Karena itu, perbedaan pandangan di kalangan elite politik diharapkan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Energi bangsa tidak boleh habis terkuras dalam polemik berkepanjangan. Konflik elite di tingkat atas jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat di akar rumput,” katanya.
Dorong Pembenahan Administrasi Pendidikan
Selain mengajak masyarakat menjaga persatuan, Darma menilai persoalan administrasi yang menjadi bagian dari polemik tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi lembaga terkait, khususnya dalam pengelolaan dokumen pendidikan.
Menurut dia, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem administrasi pendidikan, termasuk penyelarasan dan integrasi dokumen pendidikan yang diperoleh dari luar negeri dengan dokumen administrasi pendidikan di dalam negeri.
Darma, yang juga merupakan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menilai pembenahan sistem administrasi perlu dilakukan agar pengelolaan dokumen menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kementerian terkait untuk mengevaluasi sistem administrasi dan integrasi dokumen pendidikan. Diperlukan langkah strategis untuk menyelaraskan serta memodernisasi tata kelola administrasi agar lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat sistem kelembagaan dan mencegah munculnya persoalan administratif serupa pada masa mendatang.
Menutup pernyataannya, Darma mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi dinamika politik nasional. Ia menekankan pentingnya semangat nasionalisme dan gotong royong sebagai landasan untuk menjaga persatuan serta mendukung pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
®Ambrosius
About Author
