NAGEKEO, CHANEL7.ID – Sengketa tanah ulayat yang melibatkan Suku Rendu dengan Suku Kawa, Isa, dan Gaja kembali mencuat. Polemik ini bermula dari fasilitasi Pemda Nagekeo yang menghasilkan sebuah berita acara kesepakatan bersama terkait pembagian tanah di wilayah Nomor Induk Bidang (NIB) 493 dan 496.
Kesepakatan tersebut dinilai sepihak dan merugikan masyarakat adat Suku Rendu. Padahal, menurut penetapan panitia pengadaan tanah, hak ulayat pada NIB 493 dan 496 merupakan milik sah Suku Rendu secara turun-temurun.
Read More
Dalam berita acara itu, pihak Isa dan Gaja mendapat bagian 40 persen, sementara Kawa memperoleh 60 persen. Sementara hak Suku Rendu sebagai pemilik sah tanah ulayat justru diabaikan.
Akibat perbuatan hukum ini, muncul berbagai persoalan serius, di antaranya gugatan hukum di Pengadilan Negeri Bajawa pada perkara perdata No. 02, 16, 17, 06, 07, dan 25, intervensi DPRD Nagekeo terhadap BPN untuk meninjau kembali besaran ganti rugi yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat Suku Rendu.
- Advertisement -
Selain itu, masyarakat Suku Rendu harus berhadapan dengan praktik mafia tanah yang berupaya mencaplok hak ulayat mereka, hilangnya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi Suku Rendu yang telah hidup di tanah leluhur selama ratusan tahun serta terdampak langsung proyek strategis nasional Waduk Lambo.
Kuasa hukum masyarakat Suku Rendu, Yohanes Gore J. Ari menegaskan bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan bentuk persekongkolan yang merugikan masyarakat adat.
“Berita acara itu cacat sejak awal. Kesepakatan yang lahir bukan berdasarkan musyawarah yang adil, tetapi rekayasa yang menghilangkan hak-hak sah Suku Rendu. Akibatnya, masyarakat adat yang seharusnya menerima ganti rugi justru digiring masuk ke ruang persidangan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap keadilan,” ujar Lawyer yang akrab disapa Hans Gore kepad media ini, Rabu (01/10/2025).
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa negara seharusnya hadir melindungi masyarakat adat, bukan membiarkan mereka berhadapan dengan mafia tanah.
“Suku Rendu telah menjaga tanah ini selama ratusan tahun. Mereka bukan pendatang, mereka pemilik sah ulayat. Yang terjadi sekarang adalah upaya sistematis untuk menghapus eksistensi mereka. Kami akan melawan lewat jalur hukum agar kebenaran dan keadilan ditegakkan,” tambahnya.
- Advertisement -
Selain persoalan tanah, isu internal Pemda Nagekeo turut menjadi sorotan. Masyarakat menuding adanya kelompok alumni tertentu yang memengaruhi kebijakan daerah, mulai dari penyelamatan seorang kepala bidang yang absen hampir setahun, hingga penahanan usulan ajudan bupati dari Kupang karena dianggap bukan dari kelompok mereka.
Hans Gore menegaskan bahwa, kehadiran Asisten I (satu) Pemda Nagekeo Emanuel Ndun dalam proses kesepakatan bersama beberapa suku terkait tanah ulayat merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang tidak bisa diabaikan.
“Kehadiran Asisten I Pemda Nagekeo, Bapak Eldun, jelas menunjukkan bahwa Pemda terlibat langsung dalam memfasilitasi dan memprakarsai lahirnya berita acara kesepakatan tersebut. Maka, konsekuensi dari perbuatan hukum itu wajib dipertanggungjawabkan, bukan justru dihindari,” katanya.
- Advertisement -
Lebih lanjut ia menambahkan, pihak kepolisian hadir bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya sengketa tanah ulayat yang muncul akibat kesepakatan yang difasilitasi oleh Pemda sendiri.
“Jadi jangan kemudian pihak lain dikambinghitamkan,” lirih Hans Gore.
Hans Gore dengan tegas lagi meminta agar Pemda Nagekeo tidak melepaskan diri dari tanggung jawab sebab kondisi ini dikhawatirkan menjadikan Nagekeo sebagai “zona merah” konflik bila tidak segera ditangani.
Untuk itu, ia meminta Bupati Nagekeo untuk meninjau kembali keberadaan pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam persekongkolan serta memastikan hak ulayat masyarakat Rendu diakui secara sah dan adil.
“Pemda Nagekeo jangan cuci tangan dong. Atas dasar apa pengacara dan kepolisian dikambinghitamkan, sementara jelas proses ini lahir dari fasilitasi dan inisiatif Pemda? Jika ada dampak atau persoalan hukum, maka Pemda harus berdiri paling depan untuk bertanggung jawab,” lugasnya.
Selain itu, Hans Gore juga melontarkan kritik keras terhadap tindakan intervensi oknum anggota DPRD Nagekeo dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T).
Intervensi tersebut tidak hanya merusak proses hukum, tetapi juga berpotensi mencaplok hak-hak masyarakat adat tanpa dasar yang jelas.
“Bahwa bentuk-bentuk intervensi dan intimidasi oleh DPRD Nagekeo kepada BPN sebagai Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah bentuk-bentuk pencaplokan hak yang dilakukan tanpa dasar dan alas hak yang jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan serta mengganggu kepastian hukum bagi masyarakat yang berhak,” tegas Hans Gore.
Ia menilai, tindakan itu tidak semestinya dilakukan oleh lembaga legislatif, sebab peran DPRD seharusnya mengawasi jalannya kebijakan daerah, bukan mencampuri kewenangan teknis lembaga lain yang memiliki dasar hukum.
“Intervensi yang tidak pada tempatnya justru akan melahirkan konflik baru dan memperpanjang persoalan sengketa tanah di Nagekeo. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, bukan intimidasi,” pungkasnya.
®M Yasin
About Author
