JABAR, CHANEL7.ID – Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Imansyah mengatakan pencabutan izin usaha BPR Kencana merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan pihaknya untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
Dilansir dari beberapa sumber awak media, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kencana yang berlokasi di di Jalan Jend H Amir Machmud Nomor 271, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
Read More
Ia menjelaskan OJK telah menetapkan PT BPR Kencana sebagai bank dalam
status pengawasan Bank Dalam Penyehatan pada 4 April lalu lantaran memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama tiga bulan terakhir kurang dari lima persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.
“Selanjutnya, pada 26 November 2024, OJK menetapkan PT BPR Kencana dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Kencana untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” katanya dalam keterangan pers, Senin (16/12).
- Advertisement -
Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 140/ADK3/2024 pada 9 Desember 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Kencana, sambungnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Kencana dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.
“Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Kencana,” katanya.
Dengan pencabutan izin usaha ini, sambungnya, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sementara itu, OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Kencana agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Advertisement -
- Advertisement -
®Yusef Ferry S
About Author
