CIAMIS, CHANEL7.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menahan Direktur PT Rona dan eks Kepala Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H) Kementrian LHK terkait dugaan penyelewengan anggaran 2017/2018.
Menurut informasi dari awak media online yang mengabarkan, Kedua tersangka tersebut berinisial Al, mantan Kepala BLU P3H KLHK periode 2015 – 2020, dan ZI selaku Direktur Utama PT Rona Niega Raya. Keduanya ditahan penyidik Kejari Ciamis pada Senin, 1 April 2024.
“Pada hari senin tanggal 01 April 2024 Kejaksaan Negeri Ciamis melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka berinisial ZJ dan AI atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Fasilitas Dana Bergulir Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan ( BLU-P3H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2017/2018 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 56.383.619.117,-” demikia keterangan resmi yang disampaikan Kejari Ciamis melalui akun Instagramnya, @kejari_ciamis, pada Selasa 2 April 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Soimah mengatakan, dalam perkara tersebut negara dirugikan dengan nilai cukup fantastis, yakni mencapai Rp56 milyar.
- Advertisement -
Perkara korupsi ini, jelas dia, berupa penyimpangan fasilitas dana bergulir dari BLU P3H KLHK RI Kepada PT RNR, yang bersumber dari APBN BLU P3H Kementrian LHK RI TA 2017/2018.
Pada tahun 2015-2019 KLHK RI mempunyai program Fasilitas Dana Bergulir yang dinaungi oleh BLU Pusat P2H, dengan skema pinjaman bagi hasil dan syariah untuk usaha Kehutanan dalam rangka kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Mengetahui adanya peluang usaha itu, terang Soimah, tersangka ZI mengajukan permohonan dana untuk mendirikan pabrik Wood Pellet sampai kemudian diakomodir oleh Al.
Namun dalam proses memperoleh fasilitas tersebut para tersangka ini melakukan manipulasi baik itu dari segi persyaratan, administrasi sampai kemudian penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Pada prinsipnya, kata dia, BLU merupakan Instansi atau satuan kerja pemerintah yang memiliki kewajiban menyediakan layanan kepada masyarakat dan diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya.
- Advertisement -

Melansir dari Awak media Online Mediatataruang.com Masing-masing tersangka ditahan di Rutan Kelas I Bandung terhitung sejak hari Senin (1/4/2024), yang kemduain kedua tersangka akan diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitsing) dan segera akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung untuk penetapan hari sidang dari majelis Hakim.
Keduanya disangkakan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP, Subdiair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP.
- Advertisement -
Sumber : Mediatataruang.com
®Yusef

