Pasalnya, berdasarkan investigasi awak media\u00a0Jatim\u00a0di lapangan khususnya di desa waru kulon kecamatan pucuk, Kabupaten Lamongan yang memungut biaya di atas rata-rata yaitu sebesar Rp 800 ribu<\/p>\n
![\"PTSL\"](\"https:\/\/www.chanel7.id\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/IMG-20240306-WA0075.jpg\")
<\/p>\n
Menurut pengakuan salah satu warga dan beberapa warga lain nya, dirinya mengaku sudah membayar\u00a0 sebesar Rp 800 ribu untuk pengurusan sertifikatnya.dan ada yang 2 tahap pembayaran sebesar 400 rb di awal pendaftaran dan 400 rb di akhir pengambilan.<\/p>\n
\u201cSementara saya membayar 800 rb 1 bidang tanah dan tidak diberikan kwitansi\/bukti pembayaran,\u201d ungkap narasumber dari desa waru kulon Rabu (06\/03\/2024)<\/p>\n
Berdasarkan informasi ketua pokmas mengakui, biaya pengurusan PTSL di Desa waru kulon kecamatan pucuk. Rp 800 ribu per bidangnya.<\/p>\n
Sementara itu, Kepala Desa\u00a0waru kulon nur hasan saat dikonfirmasi melalui pokmas nya enggan memberikan jawaban dan juga enggan menemui team awak media yang pasti terkait pemungutan PTSL tersebut hanya di temui ketua pokmas (Hadi) yang msh menjabat sebagai kaur perencanaan desa dan sekdes yang engan di sebut nama nya yang juga menjadi panitia pokmas.<\/p>\n
Adanya peristiwa itu, patut diduga program PTSL di Desa waru kulon Kecamatan pucuk di jadikan ajang pungli oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<\/p>\n
Terpisah, Aktivis dan pegiat anti korupsi Jawa Timur Khoirul Anam, angkat bicara. Dirinya mengecam keras aksi Kepala Desa dan ketua pokmas yang msh menjabat sebagai kaur percaan desa yang masih melakukan pungutan-pungutan yang tidak berpayung hukum.<\/p>\n
\u201cMeskipun ada perbub, kita juga bisa menilai dari SKB 3 menteri yakni 150 ribu manjadi 800 ribu itu kan sangat jauh, kalau memang berpayung hukum, kenapa tidak ada bukti pembayaran yang sah sebagai legalitasnya.\u201d cetus Kris sapaan akrabnya kepada ketua pokmas.<\/p>\n
Untuk selanjutnya,awak media dari berbagai pimpinan redaksi akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk BPN, Kejaksaan, maupun Polres\u00a0Lamongan dan Polda Jatim.<\/p>\n
Jika memang terbukti pungutan itu merupakan Pungli yang melanggar undang-undang, Para aparat penegak hukum wajib memproses siapapun oknum yang terlibat dalam progam PTSL ini.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Jurnalis : Galih22)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"