Diduga Lakukan Money Politics, AMI Laporkan Oknum Caleg
Foto : Baihaki Akbar, SE., SH., ketua umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi Bawaslu Kota Surabaya untuk melaporkan dugaan praktik money politics, Senin (12/2/2024).
Surabaya, Chanel7.id/news – Baihaki Akbar, SE., SH., ketua umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendatangi Bawaslu Kota Surabaya untuk melaporkan dugaan praktik money politics yang mewarnai suasana menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kota Surabaya, Senin (12/2/2024) sekitar pukul 13.20 WIB.
AMI melaporkan 3 oknum caleg dalam satu paket yaitu, oknum caleg DPR RI, No Urut 2, Dapil 1 Surabaya – Sidoarjo, oknum caleg DPR Provinsi Jatim, No Urut 1 Dapil 1 Surabaya dan oknum caleg DPRD Kota Surabaya No Urut 1, Dapil 2 Surabaya dari Partai PKB.
Baca juga : Serangan Fajar, AMI Akan Laporkan Oknum Caleg Incumbent No Urut 2 Dapil 1 Lamongan
Baihaki Akbar menjelaskan, selain melaporkan ke Bawaslu pihaknya juga menyerahkan bukti-bukti dugaan money politics tersebut.
Bukti yang diserahkan berupa Kertas suara yang hanya tiga nama oknum caleg, Kartu caleg dan uang tunai sejumlah 150.000,- untuk satu Paket. Money politics tersebut dilakukan guna memobilisasi pemilih untuk mencoblos ketiga Oknum caleg dari Partai PKB.
Baca juga : Hari Pers Nasional, AMI dan Jurnalis Surabaya Bagi Sembako
“Kami meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan penindakan terhadap pelaku politik uang yang sudah kami laporkan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selama masa kampanye”, ucap ketua AMI.
Baihaki menambahkan, dengan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan adalah cara yang akan melukai demokrasi yang dibangun secara jujur dan adil. Mustahil katanya, kompetisi politik dapat menjadi sehat dan fair-play dengan jiwa sportif untuk menundukkan diri kepada prosedur dan aturan main yang adil, terbuka serta jujur.
Baca juga : Aliansi Madura Indonesia : Selamat Hari Pers Nasional 2024
Maka dengan adanya budaya politik uang yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik kata Baihaki Akbar, akan membuka peluang kepada politisi-politisi yang ikut berkompetisi ini untuk melakukan korupsi jika mereka terpilih nanti.
“Sebab, transaksi politik dengan uang yang banyak tentunya akan mempengaruhi mereka untuk menyalah gunakan kekuasaan yang diperoleh untuk mengembalikan uang mereka yang telah digunakan selama kampanye berlangsung, semakin besar uang yang digunakan untuk politik uang atau money politik maka akan semakin besar uang negara yang dikorupsi setelah mereka terpilih nantinya,” pungkas Baihaki Akbar.
®Pegas
