Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP angkat suara
Photo Oleh, N.Tanjung (Chanel7.id) Hasto menegaskan PDIP akan menjalin komunikasi dengan partai lain dalam menghadapi Pilpres 2024
JAKARTA , CHANEL7.ID – Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP angkat suara ihwal kemungkinan partainya bekerja sama atau berkoalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Hasto menegaskan PDIP akan menjalin komunikasi dengan partai lain dalam menghadapi Pilpres 2024p. Upaya itu dilakukan untuk mengejar target kemenangan 50 persen plus satu. Namun, Hasto menyindir partai yang suka impor. Menurutnya, PDIP tak cocok bekerja sama dengan partai tersebut. Namun dia tak mengungkap pihak yang dimaksud.
“Kalau legislatif sendiri kita. Tapi kalau presiden untuk memastikan syarat 50+1 di Pilpres dan parlemen bisa dipenuhi sebaiknya ke sana dialog parpol dilakukan,” kata Hasto di sekolah partai, Jumat (3/2).
“Kalau terhadap partai yang suka impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan,” katanya lagi.
Hasto menjelaskan bahwa pihaknya mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Beberapa aspek tersebut seperti ideologi, platform, hingga kenyamanan cara pandang terhadap masa depan.
Di sisi lain, perlu, kerja sama atau koper lebih lanjut juga diperlukan untuk memperluas penggerak dasar. Pasalnya, dia menyatakan syarat kemenangan presiden adalah jika memperoleh suara 50 persen plus satu.
“Nah kalkulasi untuk mencapai 50 persen plus satu yang dilakukan oleh PDIP,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya pernah menyindir kinerja dua menteri NasDem yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Keduanya yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebagai anggota Komisi IV DPR, Djarot menilai dua keputusan tersebut harus dievaluasi. Khusus Kementerian Pertanian, dia membatasi produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi.
Menurut Djarot, tuntutan itu belakangan justru melakukan impor beras hingga 500 ribu ton. Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.
“Harga beras naik dan baru saja datang beras impor dari luar 500 ribu ton, padahal prinsipnya Pak Jokowi ingin membangun pangan,” ucap Djarot, Rabu (1/4).
N.Tanjung
