CIAMIS, CHANEL7.ID – Oyat Nur Ayat tokoh masyarakat Kecamatan Pamarican yang juga mantan Anggota DPRD Kab Ciamis Periode 2014-2019,menyatakan keprihatinannya atas beredarnya informasi terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis sebagai penyedia dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oyat Nurhayat menegaskan bahwa pelibatan oknum anggota dewan sebagai pemilik dapur atau penyedia makanan dalam program MBG merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Read More
“Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa anggota DPRD dilarang menjadi pegawai atau pelaku usaha yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” paparnya,
Keterlibatan oknum anggota dewan sebagai pelaku usaha dalam program MBG berpotensi mengganggu fungsi pengawasan DPRD. Bagaimana mungkin anggota dewan mengawasi dirinya sendiri? Sementara program MBG masih memerlukan evaluasi serius, terutama sekarang banyaknya kasus dengan adanya menu tidak sesuai spek makanan bergizi untuk siswa penerima MBG”ungkapnya selasa seusai mengelar kegiatan Bulan Dana PMI di aula Setda rabu (10/9/25).
- Advertisement -
“jika oknum anggota dewan terlibat sebagai penyedia, maka independensi dan objektivitas dalam memberikan kritik, saran, serta masukan untuk perbaikan program akan terganggu. karena ini menyangkut kualitas layanan makanan yang sehat dan higienis bagi siswa. Jika penyedia adalah anggota dewan, bagaimana mereka bisa mengawasi dengan netral?” tegasnya.
Oleh karena itu, Oyat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD setempat untuk segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang diduga terlibat dalam program MBG tersebut.
Hal ini penting untuk mencegah abuse of power dan kerancuan peran anggota dewan yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah, bukan sebagai pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari program berbasis APBN.
“Kami meminta transparansi dan penegakan aturan yang jelas. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan yang merugikan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG,” pungkas Oyat Nurhayat.
Oyat juga menegaskan, Secara kemanusian sebenarnya sah-sah saja,tetapi kalau secara formal dewan itu kan salah satu perangkat eksekutif,legislatif dan yudikatif, yang artinya dewan adalah pengawas.
- Advertisement -
“Bagaimana dia bisa mengawasi,ketika ada makanan jelek,bagaimana dia bisa mengawasi ketika ada masalah dilapangan,kalau dia menjadi pemain,harusnya dewan itu sebagai wasit ketika ada permasalahan dilapangan atau ketika ada masyarakat yang dirugikan, disitulah mereka sebagai wakil rakyat tampil untuk memfasilitasinya. “Paparnya.
Oyat juga berharap, agar supaya masyarakat menjadi lebih tenang, jangan sampai ketika ada masyarakat resah,dewan membela pengusahanya, sebab dewanya ikut juga menjadi pengusahanya juga
“Didalam peraturan undang-undang itu tidak boleh,sama saja itu beking membaking walaupun dewannya tidak terjun langsung tetapi memakai tangan orang lain apalagi sekarang situasi sudah seperti ini, dimana-mana ada demo atas ketidak percayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.”tegasnya.
- Advertisement -
Ditambahkan Oyat, semuanya masyarakat Se-indonesia, bahwa DPR sekarang lagi terkena masalah, apalagi ini sampai ikut main di program MBG.
“Saya harap jangan main dipinggiran lah, seluruh anggota DPRD itu sudah cukup dengan fasilitas dewan yang ada,dengan tunjangan,dengan gajih dan dengan yang lainya,buat apa main disitu,nanti mau diusut semua sama KPK,dewan kena semua,kan kita malu sebagai warga Ciamis,
Jangan harap lah, kalaulah seandainya dewan sudah berpikir seperti itu,ya yang kaya semakin kaya,yang miskin semakin miskin,malah masyarakatnya yang menjadi korban,pokoknya jangan harap lah kalau bisa dilepaskan seandainya ada oknum dewan yang bermain. saya berharap MBG yang yang dicanangkan satu hari.
seandainya dewan sudah berpikir seperti itu,ya yang kaya semakin kaya,yang miskin semakin miskin,malah masyarakatnya yang menjadi korban,pokoknya jangan harap lah kalau bisa dilepaskan seandainya ada oknum dewan yang bermain. saya berharap MBG yang yang dicanangkan satu hari sampai melebihi satu triliun itu bermanfaat bagi orang lain.” Imbuhnya.
®Pepi Irwan
About Author
