SUMEDANG, CHANEL7.ID – Ratusan warga Desa Cibungur, Kecamatan Rancakalong, melakukan aksi mendadak pada Kamis malam (24/7/25) sekitar pukul 21.00 WIB dengan mendatangi kantor desa. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas atas proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun Bakanjambe, yang didanai dari Dana Desa tahap I senilai Rp48,815.000.
Aksi ini dipicu temuan dugaan penyimpangan volume pekerjaan. Hasil pengukuran bersama pekerja menunjukkan panjang proyek tidak sampai 40 meter, jauh dari yang tertera di papan informasi kegiatan. “Kami sudah ukur langsung di lapangan, ada pengurangan volume yang signifikan. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat,” ujar Supriadi, warga Dusun Babakan Dago.
Kekecewaan juga disampaikan Ketua RT 02 Dusun Cibungur, Cecep, yang menyoroti lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta minimnya akses informasi dari pemerintah desa. “Pengawasan nyaris nol, warga tidak tahu-menahu soal anggaran. Ketertutupan inilah yang membuat masyarakat turun tangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cibungur, Ahmad Solih, membantah adanya penyimpangan. Ia menyatakan proyek sudah rampung 100 persen dan telah diaudit oleh pendamping kecamatan dan Inspektorat. Menurutnya, dana sisa proyek (Silpa) telah dikembalikan ke kas desa untuk penanganan bencana di Dusun Cibonteng dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN). “Kami sudah laporkan semua di forum RT/RW. Tidak ada yang ditutupi,” tegas Solih waktu ditemui di kantor kecamatan. (25/7/25).
- Advertisement -
Ketua BPD, Dedi, menyatakan mendukung penuh aspirasi warga dan menyebut aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. “Ini momentum penting untuk membangun transparansi. Pemerintah desa harus menjadikannya pelajaran,” ujarnya.
Meski mendapat penjelasan dari pihak desa, warga tetap mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk mengaudit keseluruhan penggunaan Dana Desa Cibungur tahun anggaran 2025. Mereka khawatir kejadian serupa bisa terulang jika tak ada sanksi atau pembenahan sistem pengawasan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah desa berjanji akan mengalokasikan kembali dana sebesar Rp 17 juta untuk menyelesaikan pembangunan TPT pada Oktober mendatang. Warga, melalui perwakilan Supriadi, menyatakan akan terus mengawal janji tersebut. “Kami tidak akan diam. Ini bukan sekadar proyek, ini soal kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran rakyat, ”pungkasnya.
- Advertisement -
®Opik
About Author
